Resolusi  DK PBB yang sudah berlaku dari tahun 2014 membolehkan barang-barang bantuan dari Turki dan Yordania ke Suriah tanpa ada persetujuan Pemerintah Damaskus. Seruan  tersebut  diajukan pada latar DK PBB pada bulan Desember mendatang akan mengadakan pemungutan suara tentang apakah terus memperpanjang waktu terhadap resolusi ini setelah  habis waktu pada tanggal 10 Januari 2019 atau tidak.

Wakil Kepala Perwakilan Rusia di PBB, Dmitry Polyanskiy memberitahukan bahwa barang bantuan kepada Suriah sering ditahan dan digunakan oleh kelompok-kelompok  untuk melakukan pemerasan uang  dan menciptakan omzet bulanan kira-kira 2 juta USD untuk faksi pembangkang. Dmitry Polyanskiy mengatakan bahwa situasi Suriah  sekarang jauh berlainan dan perlu menderegulasi mekanisme bantuan lewat perbatasan supaya sesuai. Namun, pejabat ini tidak menyebutkan secara kongkrit deregulasi-deregulasi yang  direkomendasikan oleh pihak Rusia.