(VOVworld) – Demikian ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia, Sergei Lavrov pada persidangan ke-25 Dewan Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada Senin (3 Maret). Menlu Sergei Lavrov menekankan bahwa perlu menjamin pelaksanaan semua komitmen dalam permufakatan yang ditandatangani pada 21 Februari lalu antara Presiden Viktor Yanukovich dengan pemimpin faksi oposisi, termasuk proses reformasi Undang-Undang Dasar dengan ikutsertanya dan memperhitungkan pendapat-pendapat dari semua kawasan di Ukraina supaya setelah itu dikeluarkan pada referendum di seluruh Ukraina. Menlu Sergei Lavrov juga menunjukkan “semua fihak yang telah memberikan kecaman dan peringatan terhadap Rusia juga justru adalah kekuatan-kekuatan yang merangsang menolak dialog di Ukraina dan menimbulkan perpecahan sosial di negara ini”.

Yang bersangkutan dengan Krimea, Pemerintah Republik Otonomi Krimea (ARC) di Ukraina, pada Senin (3 Maret) memberitahukan bahwa dalam sehari ini, ada 3.000 serdadu Ukraina yang telah menyatakan setia dengan rakyat Krimea. Menurut wakil ARC, beberapa komandan tentara Ukraina berencana akan mendukung Pemerintah Krimea. Sebelumnya, Panglima Angkatan Laut Ukraina, Denis Berezovsky telah menyatakan setia denagn rakyat Krimea.

Dalam perkembangan yang lain, pada Selasa (4 Maret), di Ibukota Kiev, Perdana Menteri (PM) Ukraina, Arseniy Yatsenyuk mengadakan pertemuan dengan kira-kira 600 utusan dari badan-badan usaha di dalam dan luar negeri guna menjawab semua pertanyaan yang bersangkutan dengan masalah menjamin kepentingan badan usaha di Ukraina pada latar belakang  negara ini sedang mengalami krisis politik yang serius. PM Yatsenyuk mengatakan bahwa Pemerintah negara ini akan menyetujui semua tuntutan Dana Moneter Internasional (IMF), kongkritnya ialah menaikkan pajak impor gas bakar untuk menerima bantuan. Dalam perkembangan yang bersangkutan, rombongan kerja IMF, pada hari yang sama mulai tiba di Ukraina untuk menilai situasi ekonomi dan kebijakan-kebijakan reformasi yang akan menjadi dasar untuk program-program bantuaan yang akan diberikan oleh IMF.


Sementara itu, di Odessa, satu provinsi di ujung paling Selatan dan adalah provinsi yang paling besar di Ukraina Barat Daya, pada Selasa (3 Maret), kira-kira 3.000 demonstran telah berkumpul di luar kantor Komite Administrasi provinsi ini untuk mengimbau supaya jangan mengakui pemerintah Kiev. Para demonstran mengimbau satu referendum.

Sampai sekarang, sanksi-sanksi pertama terhadap Rusia telah dikeluarkan. Kelompok G-7 (yaitu AS, Jerman, Perancis, Inggris, Italia dan Jepang) telah membekukan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi G-8 di Sochi, Rusia dan mengutuk tindakan Rusia yang bersangkutan dengan Ukraina. Menurut G-7, tindakan Rusia telah melanggar secara jelas kedaulatan Ukraina, tidak sesuai dengan aktivitas-aktivitas G-8 dimana Rusia adalah salah satu anggota sejak tahun 1997. AS juga menyatakan menghentikan semua pertemuan perdagangan bilateral dan investasi dengan Pemerintah Rusia selama ini telah menjadi sebagian dalam gerak-gerik untuk memperkuat hubungan perdagangan dua fihak. Seiring dengan itu, semua komitmen militer Rusia-AS juga dihentikan pada saat ini./.