Para anggota MN mengapresiasi RUU tersebut yang memuat berbagai mekanisme khusus dan unggul guna mendorong pembangunan perkotaan serta pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi sirkular. Selain itu, RUU tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dalam kelembagaan, infrastruktur, sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan.
RUU mengenai Pembangunan Perkotaan mencakup dua kebijakan utama, yaitu meningkatkan desentralisasi bagi kota-kota berstatus perkotaan khusus serta menetapkan kebijakan khusus untuk kota-kota tersebut. UU tersebut disusun untuk menciptakan dasar hukum yang unggul, terpadu, dan stabil, untuk mengembangkan peran Kota Ho Chi Minh sebagai lokomotif perekonomian sekaligus kutub pertumbuhan utama nasional.
Nguyen Vu Trung, anggota MN dari Kota Ho Chi Minh, menyampaikan:
"Nilai terbesar dari UU ini bukanlah seberapa banyak prioritas tambahan yang diberikan kepada Kota Ho Chi Minh. Nilai yang paling besar adalah menjadikan Kota Ho Chi Minh sebagai kota yang memiliki kewenangan untuk menciptakan mekanisme sekaligus bertanggung jawab atas hasil pelaksanaannya. Jika UU ini mampu mewujudkan hal tersebut, maka inilah yang benar-benar dapat disebut sebagai UU pembangunan perkotaan, bukan sekadar kumpulan pengecualian hukum."
Kota Ho Chi Minh ditetapkan sebagai unit administrasi tingkat provinsi dengan status khusus. Setelah penggabungan dari tiga daerah, Kota Ho Chi Minh kini memiliki luas lebih dari 6.772 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 14 juta jiwa. Kota ini menjadi megapolitan sekaligus pusat ekonomi dan lokomotif pertumbuhan Vietnam, dengan kontribusi lebih dari 23% PDB dan sekitar 31% APBN.
