
Warga Katolik kota Hanoi mendengarkan khotbah agama di Kathederal Hanoi
(Foto: internet)
Tentang mekanisme pengelolaan Negara di bidang agama, Pendeta Thich Bao Nghiem, Wakil Ketua Dewan Pengurus Sangha Buddha Vietnam mengatakan: “Sebaiknya membiarkan Undang-Undang tentang Kebebasan Berkepercayaan dan Beragama menjadi lebih longgar. Bagaiman Undang-Undang ini harus menjamin dan mengembangkan aspek positif dari agama ketika ikut dalam aktivitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, beberapa masalah amal sosial. Untuk berhasil melakukan hal itu, dalam ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang ini sebaiknya ada kelonggaran untuk menghindari keterkaitan”.
Sebagian besar peserta konferensi ini beranggapan bahwa penyusunan RUU ini bertujuan melaksanakan pengelolaan Negara terhadap kebebasan berkepercayaan dan beragama, namun juga perlu menjamin persyaratan bagi semua agama untuk beraktivitas dalam kerangka Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, bersamaan itu menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama dari warga.
