Pada sidang tersebut, Wakil PM Ho Quoc Dung menekankan bahwa pemberlakuan peraturan tersebut sangat diperlukan dan mendesak untuk diciptakan kerangka hukum yang lengkap dan terpadu bagi pemerintah daerah dan pemilik hutan dalam melaksanakan layanan penyerapan dan penyimpanan karbon hutan. Di samping itu, peraturan ini diharapkan dapat mendefinisikan secara jelas mekanisme penyediaan, pertukaran, dan pengalihan hasil pengurangan emisi dari karbon hutan; serta mendorong pasar karbon hutan.
Wakil PM pada dasarnya menyetujui usulan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup mengenai mendesentralisasi daerah-daerah; dan menugaskan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup untuk melakukan negosiasi mengenai Kontrak jual beli pengurangan emisi dengan Organisasi penguatan keuangan kehutanan pada bulan Juni mendatang.
