Dalam pidato arahannya, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa ke depan, sektor pendidikan harus beralih secara kuat pada tahap implementasi dan menghasilkan dampak yang nyata; menerjemahkan Resolusi tersebut ke dalam kehidupan serta menghadirkan hasil-hasil konkret. Pada saat yang sama, pemerintah harus fokus memastikan kondisi-kondisi esensial bagi pendidikan, terutama mewujudkan target “cukup sekolah, cukup kelas, cukup guru”. Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan: “Prioritas harus diberikan kepada daerah terpencil, daerah perbatasan, kepulauan, serta wilayah yang dihuni masyarakat etnis minoritas. Selain itu, perlu segera mengatasi kondisi kelebihan kapasitas sekolah dan ruang kelas di perkotaan, kawasan industri serta daerah dengan pertumbuhan penduduk secara cepat. Menjamin keadilan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas harus menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan Resolusi No. 71”.
Sekjen Partai sekaligus Presiden To Lam meminta agar dilakukan inovasi substansial dari dalam sektor pendidikan, mulai dari tata kelola sekolah, tenaga pendidik, hingga isi dan metode pengajaran serta pembelajaran, ujian dan evaluasi.
Sekjen Partai sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa pada 5 September, pembelajar di seluruh negeri akan memasuki tahun ajaran 2026–2027. Ini harus menjadi tonggak perubahan dalam pelaksanaan Resolusi No. 71: dari tahap membangun landasan bagi inovasi kreatif menuju tahap menghasilkan inovasi kreatif yang substansial.
