Dalam pidatonya, Sekjen sekaligus Presiden To Lam mengusulkan empat arahan besar. Pertama, memulihkan kepercayaan antarnegara di atas dasar menghargai Piagam PBB dan hukum internasional. Semua negara harus menghargai kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah serta hak untuk memilih jalan pembangunan masing-masing. Setiap negara tidak bisa mengintervensi urusan internal negara lain, tidak mengancam dengan menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan Piagam PBB. Semua negara besar perlu memelopori penataan hukum internasional, mengekang diri dan menangani masalah-masalah bersama secara bertanggung jawab. PBB harus memainkan peran sentral dalam upaya-upaya tersebut.
Di kawasan Asia-Pasifik, perkembangan ASEAN selama 60 tahun menunjukkan bahwa hampir semua negara bisa mengubah keraguan menjadi kepercayaan, konfrontasi menjadi dialog, perpecahan menjadi kerja sama, dan kekuatan individu menjadi kekuatan kolektif.
“Di atas dasar semangat tersebut, Vietnam konsisten menangani semua sengketa, salah satunya di Laut Timur dengan langkah damai serta sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tahun 1982. Vietnam gigih membela kedaulatan dan hak berdaulat serta hak yurisdiksi. Laut dan samudra merupakan ruang bagi perdamaian, kerja sama, konektivitas serta pembangunan yang berkelanjutan”.
Kedua, mendorong pembangunan secara seimbang, humanis, inklusif dan berkesinambungan. Ketiga, proaktif menetapkan tata kelola teknologi agar kemajuan melayani manusia dan pembangunan bersama. Vietnam siap bekerja sama dengan para mitra untuk mendorong kerja sama, meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber, agar masyarakat hidup aman dan memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi. Vietnam juga siap mendukung berbagai inisiatif internasional mengenai transformasi hijau, transformasi digital dan membentuk berbagai kerangka tata kelola yang efektif agar sains-teknologi benar-benar menjadi pendorong bagi pembangunan bersama. Keempat, memperkokoh multilateralisme dan peran sentral PBB yang tak tergantikan.
“Agar PBB beradaptasi dengan perubahan zaman, Vietnam mendukung upaya-upaya perombakan PBB, khususnya MU, Dewan Keamanan, dan Badan Sekretariat, ke arah meningkatkan efisiensi, mengutamakan reformasi struktur, merampingkan aparatur, sekaligus mengoptimalkan keunggulan organisasi dalam mengimplementasikan agenda-agenda global, guna menjamin kepentingan negara-negara berkembang.”
Pada hari yang sama, dalam kerangka kehadirannya pada Sidang ke-81 MU PBB dan serangkaian kegiatan bilateral di AS, Sekjen sekaligus Presiden To Lam melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, Anutin Charnvirakul, PM Australia, Anthony Albanese, Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, Presiden Swiss, Guy Pamerlin serta Presiden Finlandia, Alexander Stubb.
