Hadir dalam rapat tersebut Perdana Menteri Le Minh Hung, Wakil Ketua Badan Pengarah; Anggota Tetap Sekretariat KS PKV, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pengarah.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas dan memberikan masukan terhadap kelompok materi, antara lain: peninjauan menyeluruh terhadap sistem peraturan perundang-undangan; Rancangan “Strategi penyempurnaan sistem hukum Vietnam di era baru”; peningkatan efektivitas penegakan hukum serta pengembangan budaya kepatuhan terhadap hukum; dan penanganan sejumlah isu besar terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang tentang Organisasi Badan Penyidik Pidana.
Terkait Rancangan Strategi penyempurnaan sistem hukum Vietnam di era baru, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa hukum harus menjadi keunggulan kompetitif nasional dan mendukung pembangunan yang cepat serta berkelanjutan. Beliau meminta agar Rancangan tersebut menetapkan arah pembangunan jangka panjang.
“Hukum harus cukup stabil agar masyarakat dan dunia usaha merasa percaya diri tenang untuk berinvestasi serta dapat memperkirakan hak dan kewajibannya. Pada saat yang sama, hukum juga harus cukup fleksibel untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan integrasi internasional, beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta model bisnis baru, menghadapi perubahan iklim dan berbagai persoalan baru yang muncul dalam praktik. Peralihan dari pemeriksaan sebelum pelaksanaan ke pemeriksaan setelah pelaksanaan harus didasarkan pada standar, data, manajemen risiko, dan akuntabilitas. Kita harus proaktif dalam pengelolaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Kepentingan-kepentingan sektoral harus dicegah secara tegas dalam proses penyusunan kebijakan”.
