Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV sekaligus Presiden To Lam, Perdana Menteri Le Minh Hung dan Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menghadiri konferensi tersebut. Konferensi ini terhubung secara daring dengan titik-titik konferensi di Komite Partai tingkat provinsi dan kota, Komite Partai yang di bawah Pusat, serta tingkat akar rumput. Selain itu, konferensi tersebut juga disiarkan secara langsung melalui gelombang Radio Suara Vietnam dan Televisi Vietnam.
Dalam konferensi tersebut, para peserta mendengarkan sembilan materi yang menjelaskan isi utama, poin-poin baru serta tuntutan-tuntutan pelaksanaan berbagai resolusi dan isi penting Sidang Pleno ke-3 KS PKV angkatan XIV yang berlangsung dari 20 hingga 24 Juli lalu.
Dalam pidato arahannya, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa Sidang Pleno ke-3 KS PKV telah mencapai tingkat konsensus yang sangat tinggi mengenai berbagai isu penting serta memutuskan sejumlah haluan besar terkait pembangunan Partai, sistem politik, pembangunan dan pembelaan negara. Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan: “Hal yang perlu dipahami secara mendalam adalah bahwa berbagai keputusan politik strategis yang diambil oleh KS PKV merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling mendukung, menuju pembaruan menyeluruh dalam metode kepemimpinan, tata kelola, pembangunan, dan pembelaan negara. Pembangunan Partai, penataan aparatur serta pengembangan sumber daya kader harus mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas operasional. Ruang pembangunan dan sumber daya nasional harus dikelola secara terpadu dan dimanfaatkan secara efektif. Model pembangunan harus berdasarkan pada produktivitas, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan sumber daya manusia, serta harus sesuai dengan kondisi nyata Vietnam. Di bidang pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri dan lingkungan hidup, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara proaktif, meningkatkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, serta membela negara secara kokoh”.
Mengenai sistem pemerintahan daerah dua tingkat, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menunjukkan bahwa KS PKV tidak mengajukan penataan atau penyesuaian kembali batas wilayah administrasi di tingkat kecamatan, karena pada dasarnya seluruh sistem telah berjalan secara stabil dan efektif. Apabila ada provinsi atau kota yang benar-benar memandang penyesuaian tersebut diperlukan, maka usulan dapat diajukan kepada pihak yang berwenang untuk diputuskan, dengan berdasarkan pada kebijakan Partai dan hukum Negara, perencanaan, kebutuhan tata kelola di lapangan serta aspirasi yang sah dari masyarakat.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam juga meminta untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan kebijakan, menjamin seluruh persyaratan pelaksanaan agar supaya sistem politik dapat beroperasi secara lancar dan mampu berinteraksi secara efektif: “Dalam setiap program aksi, manusia harus ditempatkan sebagai pusat, subjek utama, tujuan sekaligus kekuatan pendorong. Efektivitas ekonomi harus selaras dengan efektivitas sosial; pertumbuhan harus berjalan seiring dengan kemajuan, keadilan, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang demi pencapaian jangka pendek; kelompok rentan tidak boleh dibebani biaya yang tidak wajar. Nilai dari setiap resolusi harus tercermin dalam kualitas hidup, peluang untuk berkembang, rasa aman, kepercayaan dan kebahagiaan rakyat”.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa berbagai hal yang telah diputuskan oleh KS PKV harus segera diwujudkan menjadi program, tugas dan produk konkret. Hasil pekerjaan harus dapat diukir melalui peningkatan pelayanan publik serta tingkat kepuasan masyarakat.
