Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) sekaligus Presiden To Lam dalam rapat kerja dengan Badan Harian Komite Partai Provinsi Son La, pada Kamis pagi (16 Juli), di Moc Chau, Provinsi Son La. Rapat kerja tersebut mendiskusikan hasil pelaksanaan Resolusi Kongres Nasional XIV PKV, Resolusi Kongres XVI Komite Partai Provinsi masa jabatan 2025-2030. Di samping itu tersebut rapat kerja ini juga mendiskusikan berbagai haluan dan resolusi besar dari Pusat selama paruh pertama tahun 2026 dan tugas utama pada paruh kedua tahun 2026.
Dalam pidatonya pada rapat kerja tersebut, Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta Provinsi Son La untuk terus meningkatkan tata kelola, mengoperasikan pemerintahan daerah dua tingkat. Bersamaan dengan itu, provinsi tersebut harus menuju pembangunan administratif yang profesional, modern, berhasil-guna, melayani masyarakat. Provinsi Son La perlu mendorong transformasi digital dan menerapkan teknologi, mempertahankan pertahanan-keamanan, garis perbatasan dan menjaga persatuan seluruh bangsa, serta meningkatkan kemampuan tata kelola.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta Badan Harian Komite Partai Provinsi Son La fokus memimpin dan membimbing delapan kelompok tugas utama. Di antaranya adalah secara khusus menempatkan dan menetapkan pola pembangunan serta posisi Son La di wilayah Tay Bac.
"Mendorong pertumbuhan tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan disiplin tata kelola. Jangan memencarkan sumber daya melainkan fokus pada penggerak-penggerak yang mampu menciptakan perbedaan. Son La perlu mengarah untuk menjadi pusat pertanian ekologis, pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata khas di wilayah ini, sekaligus memanfaatkan keunggulan di bidang energi, ekonomi waduk (ekonomi danau), dan perdagangan dengan Laos Utara. Perencanaan mengenai 'empat wilayah ekonomi, dua kutub pertumbuhan, tujuh koridor pembangunan' harus dikonkretkan ke dalam daftar proyek, alokasi lahan, sumber modal, jadwal pelaksanaan, dan penanggung jawab yang jelas. Provinsi tidak boleh mengejar pertumbuhan dengan segala cara, melainkan harus bertumpu pada landasan eksploitasi potensi secara berkelanjutan, memanfaatkan keunggulan komparatif, pelatihan tenaga kerja, dan penerapan teknologi."
