Ketika memberikan pendapat pada RUU tersebut, para anggota MN meminta agar mekanisme pengelolaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen penerima insentif prioritas investasi terus disempurnakan, data investasi lebih transparan serta konektivitas substansial antara perusahaan yang bermodal investasi asing (FDI) dengan perusahaan dalam negeri ditingkatkan.
Ketika menyampaikan pemaparan kepada MN, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan memberitahukan: “RUU menentukan secara jelas kebijakan prioritas investasi untuk diterapkan pada berbagai sektor dan bidang prioritas, khususnya inovasi kreatif, sains teknologi dan transformasi digital. Pada saat yang sama, RUU juga memperhatikan kualitas pelaksanaan investasi yang dikaitkan dengan produksi dalam negeri. Kami juga menetapkan kriteria wajib mengenai pelibatan perusahaan Vietnam dalam rantai nilai perusahaan investasi asing. Dalam syarat insentif investasi, selain ditarik sesuai dengan skala, waktu dan sektor prioritas juga ditekankan bahwa investasi harus dikaitkan dengan hasil out put serta wajib diperiksa, diawasi dan dikandungkan”.
Juga pada pagi harinya, Majelis Nasional memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Donor, Pengambilan, dan Transplantasi Jaringan, serta Organ Tubuh Manusia, dan Donor serta Pengambilan Jenazah (amandemen).
Pada sore harinya, MN mendiskusi RUU Pengacara (amandemen) dan RUU Adopsi Anak (amandemen)
