Rapat kerja tersebut juga bertujuan melaksanakan Resolusi 71 Politbiro tanggal 22 Agustus tahun 2025 mengenai terobosan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam menyampaikan bahwa persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 merupakan ujian pertama mengenai kemampuan pelaksanaan Resolusi 71 Politbiro dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, berbagai daerah bertanggung jawab memastikan tersedianya infrastruktur, jumlah sekolah, ruang kelas dan buku pelajaran yang cukup, peralatan pengajaran minimum untuk tahun ajaran baru. Di samping itu, tidak boleh membiarkan pelajar siapa pun kehilangan kesempatan bersekolah karena kesulitan yang dihadapi. Sekjen, sekaligus Presiden To Lam menekankan:
“Kebijakan harus sesuai dengan prinsip bahwa wilayah pun yang menghadapi lebih banyak kesulitan akan mendapat dukungan lebih besar, guru di wilayah yang dilanda kesulitan lebih berat akan mendapat lebih banyak prioritas. Bagi daerah etnis minoritas, daerah pegunugan, daerah perbatasan, daerah laut dan pulau, perlu memprioritaskan taman kanak-kanak, pengajaran bahasa Vietnam sebelum masuk ke kelas 1, hidangan sekolah, jalan ke sekolah yang aman”.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta supaya semua kebijakan pendidikan harus diukur dengan kemajuan, kebahagiaan dan masa depan pelajar.
