(VOVworld) – Pada Rabu (13 Maret), Rombongan Kerja Komite Perancangan amandemen Undang-Undang Dasar 1992 (UUD-1992) yang dikepalai Nguyen Xuan Phuc, Deputi Perdana Menteri (PM) Vietnam, Anggota Komite tersebut memeriksa pekerjaan pengambilan pendapat rakyat tentang rancangan amandemen UUD-1992 di provinsi Binh Phuoc, Vietnam Selatan. Dalam kunjungan kerja ini, Deputi PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada provinsi Binh Phuoc supaya berfokus menyelesaikan laporan terpadu secara tepat waktu pada 15 Maret ini dan harus mencantumkan secara lengkap semua isi sesuai dengan instruksi; jujur dengan pendapat rakyat, termasuk pula pendapat-pendapat yang lain dan bersangkutan dengan masalah-masalah penting Tanah Air.
Deputi PM Nguyen Xuan Phuc berbicara dalam kunjungan kerja ini
(Foto: chinhphu.vn) Beliau juga meminta kepada provinsi Binh Phuoc supaya dalam waktu mendatang menaruh perhatian khusus pada pekerjaan sosialisasi tentang naskah tersebut kepada rakyat, karena di samping pengambilan sumbangan pendapat, satu tuntutan lain yang amat penting ialah membantu rakyat lebih mengerti UUD, meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang peranan, hak dan kewajiban rakyat yang ditentukan dalam UUD. Provinsi ini harus menghimpun secara lengkap, obyektif dan jujur dari semua sumbangan pendapat yang disampaikan rakyat, mengusahakan lagi pendapat dari para pakar, ilmuwan dan pengelola.
Pada Rabu pagi (13 Maret) di kota Hanoi, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam mengadakan konferensi anggota MN penuh waktu guna memberikan sumbangan pendapat kepada rancangan amandemen UUD-1992. Pada konferensi ini, para peserta memberikan banyak sumbangan kepada naskah tersebut seperti: kata pengantar, kepemimpinan Partai Komunis, Hak Asasi Manusia, hak dan kewajiban dasar dari warga negara, dll.
Banyak konferensi dengan maksud serupa telah diadakan
(Foto: baomoi.com) Sementara itu, di provinsi Ha Tinh, setelah 2 bulan diadakan sudah ada kira-kira 150.000 kantor, organisasi dan perseorangan yang ikut memberikan sumbangan pendapat kepada rancangan amandemen UUD-1992 ini. Mengenai Pasal 4 dalam rancangan amandemen UUD ini dan kepemimpinan Partai terhadap Angkatan Bersenjata, Letnan Kolonel Vo Trong Hai, Wakil Kepala Tentara Perbatasan provinsi Ha Tinh berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan sifat pentingnya usaha mempertahankan kepemimpinan Partai, menjamin kestabilan politik supaya Tanah Air bisa mendapat syarat perkembangan.
Letnan Kolonel Vo Trong Hai mengatakan: “Ketika mengambil pendapat terhadap rancangan amandemen UUD-1992 dalam Angkatan Bersenjata kami, menurut saya, kesedaran para komandan dan prajurit sangat baik. Mereka juga menetapkan bahwa Tanah Air telah mengalami berbagai generasi untuk membangun Tanah Air, oleh karena itu, menurut pandangan mereka, sebaiknya ada satu Partai satu-satunya saja karena multi-Partai pada kenyataannya akan menimbulkan banyak kerumitan. Menurut hemat kami, sistim multi-Partai adalah tidak bisa diterima”.
Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam pada hari yang sama juga mengadakan lokakarya dengan maksud serupa. Pada lokakarya ini, para peserta menilai tinggi isi rancangan amandemen UUD-1992 yang mengajukan hal-hal baru, sangat maju dan memutakhirkan secara tepat waktu semua hubungan sosial modern. Asosiasi ini juga merekomendasikan kepada semua ketentuan dalam UUD-1992 supaya dipresentasikan dalam bentuk memberikan nama kepada setiap UU sesuai dengan hukum yang sedang berlaku dan memanifestasikan kemajuan dalam teknik legislatif./.