Senat AS telah mengesahkan RUU tersebut dengan 85 suara pro dan 10 suara kontra. RUU ini perlu sesuai dengan versi RUU tentang pemberian surat izin pertahanan (NDAA) yang telah diesahkan di DPR AS untuk ada dokumen terakhir yang akan disampaikan kepada Senat dan DPR sebelum disampaikan kepada Presiden untuk menandatangani pemberlakuan menjadi UU resmi.
Namun, dalam RUU ini ada satu pasal revisi tentang pelarangan grup telekomunikasi raksasa, ZTE dari Tiongkok mengadakan kembali aktivitas dengan para pemasok AS dianggap ada kontradiksi dengan kebijakan Gedung Putih. Oleh karena itu, muncul-nya pasal ini dalam dokumen NDAA terakhir tidak tinggi, khususnya pada latar bekalang Presiden Donald Trump banyak kemungkinan akan melakukan lobi agar Kongres AS mengesahkan pasal ini.
