(VOVworld) - Pada Senin (27 Oktober), di kota Hanoi, Deputi Perdana Menteri (PM), merangkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Vietnam, Pham Binh Minh dan anggota Dewan Negara Tiongkok, Yang Jie-chi memimpin sidang ke-7 Komite Pengarahan Kerjasama Bilateral Vietnam-Tiongkok. Dua pihak sepakat akan menciptakan syarat yang kondusif untuk mendorong temu pergaulan kerjasama antara dua negara, mendorong kuat pelaksanaan efektif Program Aksi menggelarkan hubungan kemitraan kerjasama tentang infrastruktur dan Kelompok Kerja tentang Kerjasama Moneter untuk memperkuat kerjasama di semua bidang yang bersangkutan. Dua pihak sepakat melaksanakan secara serius tiga naskah tentang perbatasan di darat Vietnam-Tiongkok, berkoordinasi memecahkan secara tepat waktu masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan mengelola perbatasan. Dua pihak beranggapan bahwa penanganan secara layak terhadap masalah di laut mempunyai makna penting terhadap hubungan dua negara. Dua pihak melaksanakan secara serius pemahaman bersama dari pemimpin senior dari dua Partai dan dua negara berdasarkan pada “Permufakatan tentang prinsip-prinsip dasar dalam membimbing penanganan atas masalah di laut Vietnam-Tiongkok” mendorong mekanisme-mekanisme perundingan tentang masalah di laut.




Deputi PM, Menlu Vietnam, Pham Binh Minh (kanan)
dan anggota Dewan Negara Tiongkok, Yang Jie-chi
(Foto: qdnd.vn)

Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh menegaskan: Vietnam selalu menghormati pengembangan hubungan kemitraan kerjasama strategis yang komprehensif dengan Tiongkok. Dia juga menunjukkan jelas pandangan dan pendirian Vietnam dalam masalah Laut Timur, yaitu Vietnam selalu memberikan prioritas melalui langkah-langkah damai agar bersama dengan Tiongkok menangangi sengketa dan perselisihan di Laut Timur di atas dasar menaati pemahaman bersama dari para pemimpin senior dua negara; Permufakatan tentang prinsip-prinsip pokok dalam membimbing penanganan atas masalah di laut Vietnam-Tiongkok; Hukum Internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982 dan Deklarasi tentang perilaku dari para fihak di Laut Timur (DOC)./.