Spanyol dengan gigih melaksanakan hukum dalam masalah Katalonia
(VOVWORLD) - Ketika berbicara di depan Majelis Tinggi Spanyol, Kamis (26/10), Deputi Perdana Menteri (PM) negara ini, Soraya Saenz de Santamaria menyatakan bahwa pemerintah pusat harus melaksanakan kewajiban hukum, demokrasi dan politik dalam menjamin agar hukum ditaati di seluruh negeri.
 Gubernur Katalonia, Carles Puigdemont (Foto: Bloomberg) |
Pernyataan tersebut dikeluarkan sebelum Majelis Tinggi Spanyol, Jumat (27/10) mempelajari pengesahan langkah-langkah kuat yang membolehkan pemerintah pusat merebut kontrol langsung terhadap wilayah Katalonia, di antaranya menerapkan Pasal 155 Undang-Undang Dasar untuk mengembalikan hak otonomi dari Katalonia.
Sebelumnya, Gubernur Katalonia, Carles Puigdemont, Kamis (26/10), menyatakan akan tidak mengimbau melakukan pemilu lebih dini di wilayah ini, bersamaan itu memberitahukan bahwa “kewajibannya” ialah mengusahakan satu solusi perundingan bagi krisis “untuk menghindari pengaruh pelaksanaan Pasal 155 terhadap institusi kawasan ini”. Dia juga menekankan bahwa keputusan sekarang bergantung pada badan legislatif kawasan Katalonia.