Terus mengawasi “ Pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang tentang pengurangan kemiskinan tahap 2005-

(VOVworld) – Pada Selasa pagi (25 Maret) di kota Hanoi, delegasi pengawasan “Pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang tentang pengurangan kemiskinan tahap 2005-2012” dari Majelis Nasional Vietnam  telah mengadakan jumpa pers, mendengarkan pemaparan kali kedua yang dibacakan oleh wakil Pemerintah tentang masalah- masalah yang bersangkutan.

Terus mengawasi “ Pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang tentang pengurangan kemiskinan tahap 2005- - ảnh 1
Kaum tani kecamatan Muong Mit provinsi Lai Chau
membuka tanah untuk menanam padi
(Foto: baolaichau.vn)
Laporan pepamaran kedua dari Pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan dan Undang-Undang tentang pengurangan kemiskinan tahap 2005-2012 memberitahukan bahwa dari sumber modal penggerakan untuk target pengurangan kemiskinan  untuk tahap ini senilai lebih dari VND 864 triliun, semua daerah telah menggelarkan banyak program dan proyek praksis, mengurangi prosentasi kepala keluarga miskin drai 22% pada tahun 2005 menjadi hanya tinggao 7,8% pada tahun 2013. 

Ketika menyimpulkan temu kerja ini, Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Ibu Tong Thi Phong menegaskan bahwa Target pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan merupakan haluan konsekuen dari Partai dan Negara. Program pengentasan dari kelaparan dan kemiskinan di Vietnam pada tahun- tahun ini telah mencapai prestasi yang mengesankan dan mendapat catatan dan penilaian internasional. Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Ibu Tong Thi Phong mengatakan:“ Saya meninta kepada delegasi pengawasan supaya meninjau kembali  pendapat pemaparan dari berbagai kementerian dan instansi supaya menyempurnakan Laporan pengawasan dan penelitian, menyampaikan laporna yang berhati-hati tentang semua isi ini. Kedua yalah delegasi pengawasan perlu menyampaikan  rekomendasi dan laporan di depan Majelis Nasional tentang tanggung jawab pengelolaan Negara. Ketiga yalah dalam proses pelaksanaan, selain menjunjung tinggi tanggung jawab pengelolaan dari berbagai kementerian dan instansi, harus melihat  tanggung jawab semua daerah”./. 

Komentar

Yang lain