(VOVworld) – Pada Kamis sore (29 Agustus) di kota Ho Chi Minh (Vietnam Selatan), Komisi Hukum dari Majelis Nasional (MN) Vietnam terus mengadakan sidang pleno ke-11 untuk memberikan pendapat kepada rancangan laporan pemaparan, penerimaan dan penyesuaikan Undang-Undang (UU) tentang menerima pengaduan warga negara. Pada sidang pleno ini, para peserta memberikan sumbangan pendapat yang berfokus pada isi-isi seperti: nama UU; badan, organisasi, satuan yang bertugas menerima pengaduan warga negara; tanggung jawab pemimpin badan, satuan dan organisasi dalam menerima pengaduan warga negara; prosedur organisasi penerimaan atas pengaduan warga negara, menangani kasus ada banyak orang yang bersama-sama mengajukan gugatan, tuduhan, rekomendasi dan pendapat; syarat menjamin aktivitas menerima pengaduan warga negara.
Ilustrasi
(Foto: baomoi.com) Para peserta berpendapat bahwa UU ini sudah mencapai banyak kemajuan tapi tetap memerlukan satu langkah terobosan lagi. UU ini harus menentukan secara kongkrit tentang masalah menolak menerima pengaduan warga negara, khususnya di beberapa tempat yang sedang melakukan uji coba tidak menyelenggarakan Dewan Rakyat tingkat kabupaten; harus ada sistim penerimaan atas pengaduan warga negara dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, dll. Ketika membacakan kesimpulan sidang pleno ini, Kepala Komisi UU tersebut, Phan Trung Ly mencatat semua sumbangan pendapat yang disampaikan para peserta, bersamaan itu berharap supaya mereka terus memberikan banyak sumbangan pendapat untuk menyempurnakan lebih lanjut lagi rancangan UU tentang menerima pengaduan warga negara, sebelum disampaikan untuk diesahkan MN Vietnam./.