![]() |
Sidang pengadilan ini dibuka kembali setelah Thailand memberlakukan satu pasal baru yang menjadi efektif pada 2017, menurut-nya membolehkan mengadakan sidang pengadilan “in absentia” terhadap para mantan pejabat. Thaksin Shinawatra pernah memegang jabatan sebagai Perdana Menteri Thailand dalam tahap 2001-2006 dan digulingkan dalam satu kudeta. Setelah itu, Thaksin Shinawatra ke luar negeri untuk menghindari pengenaan hukuman. Pada tahun 2008, mantan PM, Thaksin Shinawatra dituduh memboroskan jumlah besar anggaran keuangan negara melalui penyesuaian ketentuan-ketentuan tentang biaya waralaba hak telekomunikasi yang memberikan kepentingan pribadi kepada perusahaan pimpinan dia yaitu Grup Telekomunikasi Shin Corp.

