(VOVworld) – Pemilihan umum di Thailand pada tanggal 2 Februari ini mencapai prosentase pemilih yang memberikan suara rendah ketika jutaan orang tidak bisa ikut serta karena rintangan yang ditimbulkan oleh demonstran anti Pemerintah.

Pada hari pemilihan umum lalu, telah ada lebih dari 10.000 tempat pemungutan suara di 67 unit pemilihan umum di 18 provinsi dan kota di Thailand tidak bisa membuka pintu karena menjumpai rintangan dari para demonstran atau kekurangan surat suara dan personil pembantu. Sebagian besar tempat pemungutan suara ini terletak di kota Bangkok dan daerah di Thailand Selatan, tempat yang dianggap sebagai “pangkalan” faksi oposisi. Ini juga merupakans sebab yang membuat EC belum bisa segera mengumumkan hasil pemilihan umum ini.

Dalam pada itu, Partai Demokrat oposisi menyatakan akan mengajukan surat petisi kepada Mahkamah Konstitusi Thailand untuk meminta tidak mengakui hasil pemilihan umum ini, bersamaan itu, mendesak Perdana Menteri demisioner Yingluck Sinawatra supaya menghapuskan Undang-Undang tentang Situasi Darurat yang ditetapkan sebelum pemilihan umum berlangsung.

Dalam satu perkembangan lain, pada hari Senin, (3 Februari), pemimpin gerakan demonstrsi, Suthep Thaugsuban menyatakan bahwa para demonstran akan menerukan aktivitas-aktivitas tentangan seperti menduduki kantor-kantor pemerintah untuk memaksa kekuasaan pimpinan Perdana Menteri Yingluck supaya lengser dan melaksanakan reformasi nasional.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pada hari yang sama, Amerika Serikat menyatakan kecemasan tentang ketetangan politik yang sedang menantangi demokrasi negara Asia Tenggara ini./.