(VOVworld) – Tiga Partai Politik di Republik Korea yaitu Partai Kebebasan, Partai Rakyat dan Partai Keadilan, pada Rabu (22 Maret), telah menyepakati satu rancangan bersama tentang mengamandir Undang-Undang Dasar (UUD) yang sedang berlaku, menurut itu, mengubah batas  masa bakti presiden yang sekarang ini yalah satu masa bakti 5 tahun menjadi 2 masa bakti yang masing-masing 4 tahun. Rancangan UUD ini juga mengungkapkan satu struktur pembagian kekuasaan, di antaranya Presiden dengan kedudukan sebagai  Kepala negara akan menguruskan diplomatik dan keamanan nasional, sementara itu Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Parlemen akan mengontrol masalah-masalah  dalam negara.