Bersamaan itu, mengimbau AS supaya segera menghentikan manipulasi politik, menghilangkan kewibawaan , dan menindas perusahaan-perusahaan Tiongkok secara tidak masuk akal. Tiongkok akan mengenakan langkah-langkah yang perlu untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan-perusahaan negara ini.
Diberitahukan bahwa Kementerian Keamanan Domestik AS, pada tanggal 22 November, memberitahukan telah menambahkan 29 perusahaan Tiongkok ke dalam daftar entitas yang dibatasi impornya karena melanggar “Undang-Undang mengenai pencegahan tenaga kerja paksa suku Uighur”. Perintah larangan tersebut berlaku mulai tanggal 25 November. Rancangan Undang-Undang tersebut telah ditandatangani oleh AS untuk menjadi Undang-Undang pada tahun 2021. Sampai saat ini, ada 107 perusahaan yang telah dimasukkan ke dalam daftar ini.
