 |
Washington telah menyampaikan satu rancangan resolusi yang isinya berseru untuk melakukan embargo pertambangan terhadap RDRK, membekukan harta benda dari pemimpin Kim Jong-un, satu larangan terhadap produk penjahitan dan penghentian gaji kepada para buruh RDRK yang sedang bekerja di luar negeri. Para diplomat di PBB tidak mengecualikan kemungkinan Tiongkok dan Rusia mungkin memveto rancangan resolusi tersebut, namun menekankan: Pemerintah AS sedang melakukan lobi yang sangat kuat agar naskah ini bisa diesahkan.
Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull, pada Kamis (7 September) memperingatkan bahaya yang sangat besar tentang meledaknya perang di semenanjung Korea hampir 70 tahun setelah perang Korea berakhir.
Kementerian Penyatuan Republik Korea, pada Jumat (8 September), mengumumkan rencana dengan nama: “kebijakan Utara baru”, yang menurut itu mendorong kerjasama ekonomi trilateral dengan RDRK dan Rusia untuk membuka jalan bagi Pyong Yang untuk mengubah arah sekarang ini. Pernyataan Kementerian tersebut memberitahukan bahwa gagasan baru akan membantu melaksanakan satu visi yang lain dari Presiden Moon Jae-in tentang pembangunan satu sabuk ekonomi baru dengan RDRK.
