Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komite Rakyat Kota Hanoi, Vu Dai Thang, pada Persidangan ke-4 (sidang tematik) Dewan Rakyat Kota Hanoi angkatan ke-17 masa bakti 2026–2031, yang berlangsung pada Jumat pagi (12 Juni) di Kota Hanoi.
Dalam persidangan yang berlangsung dari 12 hingga 16 Juni, Dewan Rakyat Kota Hanoi akan membahas dan mengesahkan sejumlah besar resolusi guna menyempurnakan kerangka hukum bagi tahap pembangunan baru Ibu kota. Terobosan pertama dari resolusi-resolusi yang mengimplementasikan Undang-Undang mengenai Ibu Kota adalah pergeseran kuat dari mekanisme pengelolaan menuju mekanisme yang berorientasi pada penciptaan dan pembangunan.
Seluruh resolusi tersebut disusun dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pusat. Berbagai kebijakan diarahkan untuk memperbaiki iklim investasi dan bisnis, menarik investor strategis, meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas program jaring pengaman sosial, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang berkualitas.
