Prioritas-prioritas perkembangan Vietnam memiliki banyak kesamaan dengan target kerja sama PBB dan UNDP di Vietnam. Demikian ditegaskan Ramla Khalidi, Kepala Perwakilan UNDP untuk Vietnam dalam pertemuan kerja dengan Letnan Jenderal Le Van Tuyen, Deputi Menteri Keamanan Publik Vietnam pada 14 Mei di Kota Hanoi.
Ramla Khalidi memberitahukan bahwa UNDP sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan instansi Vietnam dalam membuat Naskah Program Nasional Vietnam untuk periode 2027-2031. UNDP juga menginginkan terus menerima masukan dari Kementerian Keamanan Publik untuk menyempurnakan berbagai isu kerja sama pada tahapan baru. Ramala Khalidi menegaskan UNDP siap terus mendukung Vietnam di sekor reformasi hukum, peningkatkan kapasitas penegakkan hukum sekaligus memperluas kerja sama di bidang-bidang baru.
Di pihak lain, Deputi Menteri Le Van Tuyen menekankan bahwa Vietnam sedang terus menyempurnakan sistem perundang-undangan demi menjamin HAM dengan baik, sesuai dengan konvensi-konvensi internasional di mana Vietnam ikut meratifikasi. Vietnam juga melaksanakan secara kuat berbagai haluan pengembangan ekonomi yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan penjaminan pengaman sosial. Ia memberitahukan bahwa lembaga-lembaga fungsional Kementerian Keamanan Publik akan berkoordinasi dengan UNDP untuk membuat program kerja sama konkret untuk periode lima tahun mendatang. Hal itu bertujuan turut meningkatkan efisiensi penegakkan hukum, menjamin HAM, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan integrasi internasional Vietnam.
