Menurut para pakar Republik Czech, hal ini menunjukkan Uni Eropa semakin memperhatikan dan mendorong pemecahan masalah-masalah di Laut Timur secara damai  atas dasar hukum internasional untuk turut menjamin keamanan, keselamatan, dan kebebasan maritime demi perdamaian, stabilitas dan perkembangan di kawasan dan di dunia.

Profesor Takashi Hosoda, pakar penelitian keamanan Asia-Pasifik di Universitas Nasional Charles, menyatakan bahwa Tiongkok tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim kadaulatan terhadap hampir perairan di Laut Timur menurut klaim “sembilan garis putus-putus”. Menurut ia, karena Jerrman dan Perancis adalah dua negara yang memaikan peranan penting dalam membubat kebijakan bersama Uni Eropa, maka gerak-gerik E3 tersebut merupakan tanda yang menunjukkan bahwa Uni Eropa semakin memperhatikan dan mendorong pemecahan masalah Laut Timur di segi menjamin penaatan hukum internasional dan menjamin keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran dan penerbangan di Laut Timur.

Sedangkan, Profesor Jan Hornat, pakar penelitian kawasan Indo-Pasifik dari Universitas Nasional Charles menyatakan Laut Timur mempunyai makna yang penting terhadap Uni Eropa baik di segi keamanan dan ekonomi, maupun di segi “perairan yang terbuka dan bebas”. Menurut Uni Eropa, supremasi hukum di Laut Timur harus terjamin.

Bapak Vaclav Kopecky, pakar penelitian keamanan Asia dari Asosiasi Masalah-Masalah Internasional menyatakan nota yang dikirimkan E3 kepada PBB menyatakan pendirian bersama dalam masalah Laut Timur dan juga menunjukkan bahwa E3 pada khususnya dan Uni Eropa pada umumnya mengkhawatirkan situasi Laut Timur serta tindakan-tindakan militerisasi yang dilaksanakan Tiongkok di Laut Timur, bersamaan itu ingin memberikan sumbangan dalam menjamin keamanan maritim di Laut Timur demi perdamaian, stabilitas dan perkembangan di kawasan dan di dunia.