Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota sepakat untuk memperketat pengelolaan perbatasan, memperluas pertukaran informasi, meningkatkan upaya pengontrolan jaringan penyelundupan manusia serta mempererat kerja sama dengan Maroko dan negara-negara mitra lainnya guna mengendalikan arus migrasi sejak dari luar wilayah Uni Eropa.
Komisaris Uni Eropa urusan Dalam Negeri dan Migrasi, Magnus Brunner, menilai bahwa krisis di Ceuta merupakan ujian penting bagi Traktat Migrasi dan Suaka Uni Eropa. Atas dasar itu, para menteri sepakat mempercepat implementasi traktat tersebut, dengan memfokuskan pada mekanisme pendaftaran dan penyaringan migran, pembagian tanggung jawab di antara negara-negara anggota, serta peningkatan proses pemulangan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah Uni Eropa.
Selain itu, Italia mengusulkan pembentukan pusat-pusat penerimaan dan pemrosesan permohonan suaka bagi para migran di negara ketiga yang didanai oleh Uni Eropa, guna mengurangi tekanan di perbatasan luar Uni Eropa. Sementara itu, Yunani mengusulkan pembentukan mekanisme tanggap darurat untuk menghadapi krisis migrasi berskala besar. Namun, kedua usulan tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum disetujui oleh negara-negara anggota.
