Dalam pidato pembukaan sidang tersebut, Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta agar urusan luar negeri mampu mengidentifikasi persoalan secara tepat serta memberikan masukan kebijakan secara proaktif, akurat, dan efektif. Upaya tersebut harus diarahkan pada pencapaian target tahun 2030 dan visi 2045, serta memberikan kontribusi yang lebih langsung terhadap pembaruan model pertumbuhan dan peningkatan daya saing nasional.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam juga meminta instansi terkait untuk secara proaktif meningkatkan kemampuan prediksi strategis, meningkatkan efektivitas kegiatan hubungan luar negeri, serta menerjemahkan berbagai komitmen menjadi proyek, produk, dan pasar nyata. Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan koordinasi yang terpadu dan mempersiapkan dengan baik berbagai tugas selanjutnya, termasuk persiapan penyelenggaraan APEC 2027.
Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man menegaskan pentingnya diplomasi parlemen. Beliau meminta agar kerja sama internasional dalam diplomasi parlemen diiringi dengan peningkatan kerja sama dalam mengawasi pelaksanaan berbagai kesepakatan internasional, guna memastikan bahwa kesepakatan tingkat tinggi diwujudkan dalam bentuk proyek dan hasil yang konkret.
Sementara itu, Anggota Tetap Sekretariat KS PKV Tran Cam Tu menekankan bahwa urusan luar negeri dan integrasi internasional harus menjamin inisiatif strategis serta meningkatkan kapasitas kemandirian strategis negara. Berbagai jalur diplomasi perlu terus saling melengkapi untuk membuka lebih banyak peluang bagi pembangunan nasional.
