Dalam pidato penutup sidang tersebut, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa di tengah dinamika global yang berubah dengan cepat dan semakin kompleks, urusan luar negeri serta integrasi internasional harus mampu melakukan perkiraan sejak dini, memberikan masukan kebijakan secara cepat dan tepat, serta bertindak secara proaktif. Sementara itu, target pembangunan Vietnam hingga tahun 2030 dengan visi menuju tahun 2045 mencerminkan aspirasi yang sangat besar dan target yang sangat tinggi. Oleh karena itu, urusan luar negeri dan integrasi internasional harus lebih secara langsung mendukung pembangunan nasional, memperkuat kemandirian strategis, serta meningkatkan daya saing nasional.
Ketika menyinggung tugas-tugas mendesak yang menjadi fokus dalam enam bulan terakhir tahun 2026, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa perlu segera menyelesaikan dokumen-dokumen dasar untuk memastikan Komite Pengarah beroperasi secara tunggal dan efektif; menugaskan Badan Harian Pengarah untuk memimpin dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kementerian Industri dan Perdagangan, serta kementerian, instansi, dan daerah terkait untuk meninjau secara komprehensif pelaksanaan komitmen, perjanjian, dan kesepakatan internasional yang penting; menyelenggarakan evaluasi awal satu tahun pelaksanaan Resolusi 59; dan mempersiapkan pembangunan strategi kebijakan luar negeri yang komprehensif pada tingkat yang baru.
Sekjen sekaligus Presiden To Lam meminta Badan Pengarah untuk segera memulai kinerjanya dan membangun Badan ini menjadi mekanisme yang benar-benar efektif untuk kepemimpinan dan arahan strategis, koordinasi tunggal, pengawasan yang tegas, dan inspeksi yang ketat, turut menjadikan urusan luar negeri dan integrasi internasional lebih praktis melayani pembangunan tanah air, pembelaan negara, dan meningkatkan kedudukan Vietnam di era baru.
