UU mengenai Ibu Kota 2026 memberikan berbagai mekanisme baru kepada Kota Hanoi terkait penerapan aparatur, pengelolaan keuangan dan anggaran, investasi, perencanaan, pengembangan perkotaan, sains-teknologi dan sebagainya. Agar berbagai mekanisme tersebut dapat diimplementasikan segera setelah UU ini berlaku. Kota Hanoi sebelumnya, telah menyempurnakan beberapa Resolusi dan Keputusan yang terkait. Tran Duc Thang, Sekretaris Komita Partai Kota Hanoi menekankan:
“Ini adalah kemajuan penting, menciptakkan payung hukum dan motor penggerak baru bagi Ibu Kota untuk berkembang. Dengan lebih dari 199 wewenang khusus dan terobsan, UU mengenai Ibu Kota baru turut membentuk payung hukum khusus. Di sisi lain memastikan agar Ibu Kota menangani semua hambatan dalam pengelolaan perkotaan, investasi, keuangan dan desentralisasi. Di samping itu turut mewujudkan target membangun Ibu Kota yang “Berbudaya-Beradab-Modern-Berbahagia”, serta turut meningkatkan daya saing nasional”.
UU mengenai Ibu Kota tahun 2026 dikonkretkan dengan berbagai fondasi penting lain seperti Resolusi nomor 02-NQ/TW Politbiro mengenai pembangunan dan pengembangan Ibukota Hanoi di era baru serta Perencanaan induk Ibu Kota dengan visi 100 tahun. Bersamaan dengan itu, UU ini juga menjadi dasar hukum komprehensif bagi Kota Hanoi untuk melaksanakan berbagai target pembangunan yang berkelanjutan pada waktu mendatang.
