Vietnam berkomitmen terus bekerjasama erat dengan semua badan PBB untuk melaksanakan hukum

(VOVworld) – Dari 15 sampai 16 Oktober, Komisi Hukum (Komisi VI) dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) angkatan ke-70 telah berbahas tentang tema “Hukum di peringkat nasional dan internasional”.


Vietnam berkomitmen terus bekerjasama erat dengan semua badan PBB untuk melaksanakan hukum - ảnh 1
Duta Besar, Kepala Perwakilan Vietnam di PBB, Nguyen Phuong Nga
(Foto: vietnamplus.vn)

Di depan perbahasan ini, Duta Besar, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, ibu Nguyen Phuong Nga menekankan bahwa sebagai satu anggota yang aktif dan bertanggung-jawab dari komunitas internasional, Vietnam mendukung pelaksanaan hukum di peringkat nasional dan internasional  sesuai dengan prinsip dari Piagam PBB. Dia menunjukkan bahwa Vietnam berkomitmen terus bekerjasama dengan  semua badan PBB, semua negara anggota dan semua mitra internasional untuk menjamin dan mendorong pelaksanaan hukum di tingkat nasional dan internasional. Ditegaskannya bahwa di tingkat nasional, Vietnam sedang membangun satu negara hukum sosialis. Di peringkat internasional dan regional, Vietnam sedang aktif bersama dengan semua negara anggota ASEAN lain untuk membangun satu Komunitas ASEAN yang terkait tentang politik, bersatu tentang ekonomi dan tanggung-jawab sosial, bersama-sama mengarah ke satu kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera. Dia juga menyatakan kecemasan mendalam tentang perkembangan-perkembangan dari sengketa-sengketa kedaulatan laut dan pulau belakangan ini, terutama tindakan-tindakan sepihak yang bermaksud mengubah status quo di Laut Timur, bertentangan dengan hukum internasional, mengancam perdamaian, keamanan dan kestabilan di kawasan. Vietnam mengimbau kepada semua pihak yang bersangkutan supaya mengekang diri, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan, memecahkan semua masalah dengan langkah damai sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS).

Pada perbahasan ini, para utusan dari negara-negara anggota PBB sepakat menyatakan bahwa prinsip menghormati hukum merupakan faktor mendasar untuk mendorong kerjasama dan kesetaraan antara negara-negara, menjamin dan mempertahankan perdamaian, keamanan internasional, memecahkan secara damai semua sengketa internasional dan demi kesejahteraan dunia.


Komentar

Yang lain