(VOVWORLD) - Dari tanggal 10 - 12 Desember (waktu setempat), di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York (Amerika Serikat), Majelis Umum PBB angkatan ke-79 mengadakan sidang pleno tahunan mengenai samudra dan hukum laut, tepat pada peringatan HUT ke-30 berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Pada sidang tersebut, Duta Besar Dang Hoang Giang, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB, mengimbau negara-negara supaya terus mendorong kepatuhan terhadap UNCLOS di setiap bidang kerja sama maritim konkret; menegaskan bahwa Vietnam selalu menghargai kegiatan-kegiatan ekonomi kelautan dalam strateginya untuk menjamin pertumbuhan dan pembangunan tanah air yang berkelanjutan.
 Duta Besar Dang Hoang Giang, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam untuk PBB berbicara pada sidang pleno tersebut (Foto: VNA) |
Mengenai situasi di Laut Timur, Duta Besar Dang Hoang Giang menyatakan keprihatinannya atas banyaknya aktivitas dan ketegangan baru-baru ini di Laut Timur yang mempengaruhi perdamaian dan keamanan regional, yang bertentangan dengan ketentuan UNCLOS.
Duta Besar Dang Hoang Giang meminta negara-negara terkait supaya sepenuhnya dan dengan beriktikat baik melaksanakan kewajiban berdasarkan UNCLOS, melaksanakan sepenuhnya dan efektif isi Deklarasi Perilaku dari Semua Pihak di Laut Timur (DOC), dan menahan diri, membina kepercayaan, menyelesaikan semua sengketa secara damai, dan sepenuhnya menghormati proses diplomatik dan hukum.
Vietnam selalu menghormati hak negara-negara pantai dalam pemberlakuan undang-undang laut internal sesuai dengan UNCLOS, dan meminta penghormatan terhadap kedaulatan dan hak-hak yang sah dari negara-negara pantai lainnya. Vietnam menegaskan kembali komitmennya untuk sepenuhnya melaksanakan DOC dan secara aktif terus melakukan diskusi dengan negara-negara lain, menuju ke penyelesaiaan Kode Etik tentang Perilaku dari semua Pihak di Laut Timur (COC) yang efektif, substansial dan sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS.
Pada hari yang sama, Majelis Umum PBB angkatan ke-79 mengesahkan Resolusi Umum tahunan mengenai samudra dan hukum laut dengan 118 negara sponsor, termasuk Vietnam.