Vietnam mendukung pencegahan dan penghentian kekerasan seksual dalam bentrokan
(VOVWORLD) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Selasa (23/4), telah mengadakan sesi perdebatan tingkat tinggi tentang “Kekerasan seksual dalam bentrokan”. Heiko Maas, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman – negara yang memangku jabatan Ketua Bergilir DK PBB Bulan April memimpin sesi perbahasan ini.
Dubes Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB (Foto: VNA) |
Lebih dari 80 negara anggota yang ikut serta pada sesi perdebatan ini telah mengutuk keras peggunaan kekerasan seksual sebagai satu jenis senjata perang dan terorisme; berkomitmen dan berseru supaya memberikan dukungan dan bantuan yang lebih besar kepada para korban, baik kesehatan maupun psikologi dan hukum. Negara-negara juga berbagi semua langkah dan pengalaman seperti meningkatkan pemahaman, menyusun indikator peringatan dini, memperkuat pendidikan tentang anti kekerasan seksual kepada pasukan-pasukan penjaga perdamaian PBB, memberi santunan dan membaur kembali para korban, mendorong kesetaraan gender, memberdayakan dan membantu perkembangan kepada perempuan pada tahap pasca bentrokan.
Ketika berbicara di depan sesi perbahasan ini, Duta Besar (Dubes) Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB telah merekomendasikan prioritas-prioritas dalam meningkatkan pemahaman, menghentikan semua diskriminasi dan prasangka sosial terhadap para korban, memperkuat kerjasama antara semua pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan hasil-guna bantuan kepada para korban, di antaranya semua negara mempunyai peranan dan tanggung jawab utama, bersamaan itu memperkuat mendorong kesetaraan gender dan peranan perempuan.
Dubes Dang Dinh Quy juga menonjolkan pandangan Vietnam ialah mendukung penguatan partisipasi perempuan dalam proses-proses perdamaian serta peranan perempuan dalam mengembangkan budaya damai, membantu menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, turut membina perdamaian dan perkembangan yang berkesinambungan. Dia menegaskan bahwa Vietnam akan melakukan kerjasama secara erat dengan komunitas internasional dalam upaya-upaya mencegah dan menghentikan kekerasan seksual dalam bentrokan.