(VOVworld) - Ketika menjawab interviu wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap kasus jaringan resmi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) memuat peta penerbangan tentang FIR Sanya, diantaranya bertuliskan dalam bahasa Tiongkok “Kota Sansha – Tiongkok” dengan simbol bandara di pulau karang Chu Thap dengan tulisan dalam bahasa Inggris: “Yong Shu airport – Sansha”, 15/1/2016. Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vietnam, Le Hai Binh menekankan: “Vietnam punya kedaulatan yang tak bisa diperdebatkan terhadap kepulauan Truong Sa (Spratly) dan kepulauan Hoang Sa (Paracels). Vietnam sudah berulang kali memprotes Tiongkok yang membentuk apa yang disebut sebagai “kota Sansha”, membangun pulau-pulau buatan di kepulauan Truong Sa, bandara di pulau-pulau in. Semua tindakan Tiongkok tersebut telah melanggar kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa serta hak-hak legal yang lain dari Vietnam di Laut Timur.


Jurubicara Kemlu Vietnam, Le Hai Bin
(Foto: vov.vn)


Yang bersangkutan dengan peta-peta tentang FIR Sanya yang dimuat di jaringan ICAO, badan-badan fungsional Vietnam telah mengirim surat kepada ICAO yang isinya menegaskan dengan jelas kedaulatan Vietnam, minta perhatian bahwa pembukaan jalan udara oleh Tiongkok ke pulau karang Chu Thap telah melanggar ketentuan-ketentuan ICAO tentang keselamatan penerbangan.Vietnam mencemakan kasus-kasus ini secara mendalam, bersamaan itu meminta kepada ICAO supaya merevisi lagi peta penerbangan tentang FIR Sanya supaya sesuai”.

Menurut Kantor Berita Vietnam, pada tanggal 7/1/2016, Perwakilan Tetap Vietnam di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengirim nota kepada Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon untuk meminta agar mengedarkan dua nota Kementerian Luar Negeri Vietnam yang sudah disampaikan kepada Tiogkok pada tanggal 2 dan 7/1/2016 untuk memprotes aktivitas penerbangan Tiongkok ke pulau karang Chu Thap di kepulauan Truong Sa dan menegaskan jelas bahwa tindakan ini melanggar kedaulatan Vietnam, mengancam perdamaian, stabilitas, keselamatan dan keamanan penerbangan di kawasan Laut Timur.

Pada Kamis (14/1), PBB telah mengedarkan 2 nota ini seperti dokumen resmi Majelis Umum PBB angkatan ke-70