Saat menyampaikan Pemaparan singkat RUU tersebut di depan MN, Jenderal Phan Van Giang, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, menegaskan: “Penelitian, penyusunan dan pemberlakuan UU ini merupakan tuntutan yang mendesak untuk menginstitusionalisasikan haluan dan garis politik Partai mengenai pembelaan Tanah Air sejak dini, dari jauh, dan sebelum ancaman benar-benar muncul; menjamin pertahanan dan keamanan nasional; mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi kreatif; secara proaktif melakukan integrasi internasional; menyempurnakan negara hukum sosialis Vietnam; serta membangun sistem hukum yang terpadu dan konsisten guna menghadapi tuntutan pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan tradisional maupun nontradisional dalam situasi baru. Selain itu, UU ini juga bertujuan memastikan pelaksanaan komitmen dan kewajiban Vietnam dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran senjata pemusnah massal sesuai dengan perjanjian internasional di mana Vietnam menjadi anggota”.
Isi-isi utama dalam RUU ini menambahkan sejumlah ketentuan baru guna memenuhi tuntutan pelaksanaan perjanjian internasional, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai standar internasional yang terkait.
Dalam pembahasan di grup-grup, para anggota MN pada umumnya menyatakan persetujuan terhadap perlunya mengesahkan UU mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Senjata Pemusnah Massal sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab internasional Vietnam.
Sesuai agenda yang direncanakan, RUU mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Senjata Pemusnah Massal akan terus dibahas dalam rangka Sidang Luar Biasa Pertama MN Vietnam angkatan XVI./.
