Sidang tersebut dipimpin oleh Republik Demokratik Kongo, Ketua DK PBB bulan Juli tahun 2026.

Dalam sidang tersebut, Minister Nguyen Hai Luu, Wakil Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB menekankan bahwa di tengah instabilitas di Timur Tengah, keselamatan warga dan fasilitas sipil esensial perlu dijamin. Di sisi yang lain, keamanan, serta kebebasan maritim dan penerbangan harus dijaga sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tahun 1982.

Wakil Vietnam menyambut baik pengadaan kembali negosiasi oleh AS dan Iran untuk menangani perselisihan dan menghentikan konflik. Wakil Vietnam juga mengapresiasi upaya-upaya Pakistan, Qatar, Oman, Turki, Swiss seta para mediator lain dalam mendorong proses negosiasi. Bersamaan dengan itu, ia mengimbau semua pihak menahan diri dan beriktikad baik dalam melaksanakan berbagai kesepakatan yang telah dicapai.

Sehubungan dengan kesempatan ini, Wakil Vietnam menegaskan kembali bahwa Vietnam mendukung hak yang sah dan tidak diganggu-gugat dari warga Palestina. Vietnam terus mendukung solusi Dua Negara yang berdasarkan pada garis perbatasan sebelum tahun 1967, sesuai dengan hukum internasional dan nebebrapa resolusi PBB yang terkait.