 |
Pada temu kerja tersebut, Wakil Ketua MN, Uong Chu Luu menekankan perlunya menyusun Undang-Undang mengenai pemebrian remisi, Undang-undang mengenai Pelaksanakan Hukuman pidana (amandemen) agar sesuai dengan tuntutan praktek. Dia menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian remisi harus memanifestasikan kebijakan Partai Komunis dan Negara tentang pengampunan perikemanusiaan terhadap pelaku kriminal, memacu para penjarawan aktif melakukan pengubahan diri dengan baik, cepat pulang kembali ke masyarakat dan berupaya menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Wakil Ketua MN Uong Chu Luu meminta kepada badan-badan fungsional supaya meneliti dan menambahkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai rancangan Undang-Undang agar sesuai, menjamin keterbukaan, tranparansi dan sesuai dengan prosedur.
