Menurut laporan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup dalam sidang tersebut, dari 38 rekomendasi Komisi Eropa, sebanyak 31 rekomendasi telah selesai dilaksanakan. Sementara itu, lima rekomendasi lainnya masih dalam proses penyempurnaan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, dan dua rekomendasi lainnya masih memerlukan pembahasan serta klarifikasi lebih lanjut guna memastikan kesesuaiannya dengan kondisi nyata dan peraturan perundang-undangan Vietnam.
Hingga 30 September 2026, Vietnam memiliki lebih dari 80.000 kapal penangkap ikan berukuran panjang 6 meter atau lebih yang telah terdaftar dan datanya diperbarui dalam basis data perikanan nasional VNFishbase. Persentase kapal yang memiliki izin penangkapan ikan mencapai sekitar 96 persen. Sementara itu, hampir 99 persen kapal telah dilengkapi dengan perangkat pemantauan kapal (VMS).
Dalam sambutannya pada sidang tersebut, Wakil PM Ho Quoc Dung menilai bahwa upaya penanggulangan IUU telah menunjukkan banyak kemajuan dalam beberapa waktu terakhir. Vietnam mulai beralih dari pengelolaan administratif ke pengelolaan berbasis data, dengan memantau status setiap kapal penangkap ikan, sehingga dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang terjadi sebelumnya. Wakil PM meminta agar mulai sekarang hingga akhir tahun, upaya penanggulangan IUU difokuskan pada penerapan prinsip “Lima tidak”:
“Kita harus berupaya menerapkan Lima Tidak. Tidak boleh ada kapal penangkap ikan Vietnam yang disita oleh negara asing; tidak boleh ada kapal yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan; tidak boleh ada pelanggaran berkepanjangan terhadapVMS; tidak boleh ada produk perikanan yang tidak dapat ditelusuri asal-usulnya; dan tidak boleh ada data laporan yang berbeda dari data maupun dokumen faktual di lapangan. Selain itu, seluruh data harus disinkronkan”.
