Namun, berbagai prioritas dari FTA tersebut tidak akan otomatis berubah menjadi pertumbuhan jika kurangnya kemampuan penyelenggaraan dan pelaksanaan di tingkat daerah serta minimnya keproaktifan para pelaku usaha. Di tengah makin ketatnya standar mengenai asal-usul barang, lingkungan, tenaga kerja dan pembangunan berkelanjutan pelaksanakan komitmen FTA dengan baik kini menjadi tuntutan penting dalam meningkatkan daya saing.
Vietnam saat ini telah memberlakukan 17 FTA yang memperluas jangkauan pasar bagi komoditas dan pelaku usaha domestik. Namun, agar seluruh komitmen tersebut dapat memberikan hasil yang optimal. diperlukan koordinasi yang erat dari tingkat pusat hingga daerah. Koordinasi ini penting dalam menerapkan ketentuan tarif, aturan asal-usul barang, standar teknis, serta tuntutan pasar ke dalam praktik nyata, sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha agar dapat memanfaatkan berbagai kemudahan tersebut secara efektif.
Kota Hai Phong adalah salah satu contohnya. Pada tahun 2025, meskipun baru saja menata kembali aparatur dan mengoperasikan pola pemerintah daerah dua tingkat serta di tengah fluktuasi perdagangan internasional, kota ini tetap mencatatkan pertumbuhan GRP sebesar 11,81 persen. Total nilai ekspor-impor mencapai 91,72 miliar dolar Amerika Serikat (A)S, di antaranya nilai ekspor mencapai 50,14 miliar dolar AS. Berdasarkan hasil indeks FTA 2025, Kota Hai Phong memelopori seluruh negeri dalam pelaksanaan FTA. Pendekatan yang diterapkan kota ini adalah menempatkan pelaku usaha sebagai pusat pelayanan, menyampaikan informasi yang relevan bagi setiap sektor dan pasar, serta menangani berbagai kendala ekspor-impor secara tepat waktu. Hoang Minh Cuong, Wakil Ketua Komite Rakyat Kota Hai Phong menuturkan:
“Kami harus menempatkan pelaku usaha sebagai pusat pelayanan dan pengalaman mereka sebagai tolok ukurnya. Kota Hai Phong secara bertahap beralih dari sosialisasi yang bersifat umum ke sosialisasi penyediaan informasi yang spesifik untuk setiap komoditas dan pasar, serta meningkatkan dialog guna menangani secara tepat waktu berbagai masukan terkait impor-ekspor, Surat Keterangan Asal Barang (C/O) dan logistik. Kebijakan baru benar-benar bernilai ketika diakses dan dipahami oleh pelaku usaha hingga mampu mereka kembangkan menjadi pesanan, peluang pasar dan lapangan kerja”.
Tidak hanya memperluas pasar, Kota Hai Phong juga berfokus meningkatkan kapasitas produksi serta memenuhi berbagai standar baru.
Di Provinsi Thanh Hoa, berbagai ketentuan FTA juga diintegrasikan ke dalam kebijakan dukungan bagi para pelaku usaha, berfokus pada perluasan pasar, pengembangan logistik, peningkatan teknologi dan transparansi asal-usul barang, Menurut hasil indeks FTA 2025, Provinsi Thanh Hoa menduduki posisi ketiga di seluruh negeri. Doan Trong Thanh, Wakil Kepala Seksi Pengelolaan Impor-Ekspor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Thanh Hoa menuturkan:
“Berdasarkan berbagai perjanjian yang telah ditandatangani, Pemerintah Provinsi segera menyusun rencana aksi agar berbagai organisasi dan pelaku usaha di provinsi ini dapat memahami serta memanfaatkan berbagai peluang dengan optimal. Kedua, kami memberlakukan berbagai kebijakan untuk mendorong integrasi seperti skema dukungan bagi pelaku usaha dalam menembus pasar baru, mengekspor komoditas baru, serta kebijakan pengembangan kapasitas pelaku usaha. Di samping itu, para pelaku usaha sendiri juga mulai mengubah pola pikir produksi mereka dengan berfokus pada kejelasan asal-usul barang, demi menghindari penerapan tindakan proteksi perdagangan sekaligus membuktikan bahwa proses produksi telah memenuhi standar yang transparan”.
Realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan FTA kini telah menjadi bagian dari tata kelola dan penyelenggaraan ekonomi. Wakil Perdana Menteri Tetap Pham Gia Tuc menekankan:
“Kita harus memandang pelaksanaan FTA sebagai sebagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan sosial-ekonomi, sekaligus menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan tata kelola dan integrasi di setiap daerah, bukan sekadar tugas mandiri dari Sektor Perindustrian dan Perdagangan atau Sektor Diplomatik. Setiap daerah perlu mengaitkan pelaksanaan FTA dan program pembangunan sosial-ekonomi tersebut langsung dengan tanggung jawab para pimpinannya”.
Oleh karena itu, pelaksanaan FTA tidak hanya berhenti pada sosialisasi komitmen, tetapi harus diwujudkan menjadi tindakan konkret di masing-masing daerah. Saat pemerintah berjalan berdampingan dengan para pelaku usaha, dan para pelaku usaha proaktif meningkatkan kualitas, teknologi dan memenuhi standar, saat itulah komitmen perdagangan dapat terwujud menjadi peluang pasar, pesanan dan daya saing yang berkelanjutan.
