Menurut ia, pembuatan RUU sangat mendesak untuk menginstitusikan haluan Partai Komunis Vietnam mengenai pembelaan Tanah Air sejak diri dan dari jauh, mengembangkan sains-teknologi, inovasi kreatif, dan proaktif melakukan integrasi internasional. Di samping itu, melaksanakan berbagai kewajiban Vietnam sesuai dengan konvensi internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan proliferasi senjata pemusnah massal.
RUU tersebut bertujuan memenuhi semua standar internasional mengenasi sanksi keuangan yang bertarget, membekukan harta benda dan mencegah suplai uang, harta benda dan layanan keuangan untuk berbagai lembaga dan individu yang tertentu. Menurut Pemerintah, semua tuntutan tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan perdagangan, investasi, pembayaran internasional serta prestise sistem keuangan dan lingkungan hukum Vietnam.
Dalam merektifikasi RUU tersebut, Komisi Pertahanan, Keamanan dan Urusan Luar Negeri meminta lembaga penyusun untuk terus meninjau lebih lanjut ruang data yang dikumpulkan, menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing lembaga dalam memperbarui, memanfaatkan, dan berbagi informasi. Sekaligus memastikan sistem tersebut terhubung dengan basis data nasional dan data khusus untuk menghindari investasi tumpang tindi.
RUU tersebut direncanakan akan disampaikan kepada MN pada Persidangan luar biasa pada Agustus 2026.
