Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual bukan sekadar urusan teknis di bidang sains-teknologi, melainkan telah menjadi instrumen penting untuk melindungi dan mengembangkan negara di era baru.
Tuntutan Vital mengenai “Kemandirian Strategis” di Era Teknologi Baru
Memasuki era kecerdasan buatan (AI), sebuah negara yang tidak memiliki teknologi mandiri atau lemah dalam perlindungan aset intelektual akan selamanya tertinggal, bergantung pada teknologi asing dan rentan terhadap dampak negatif gejolak geopolitik. Di tengah konteks tersebut Kesimpulan 51/KL/TW telah menetapkan kekayaan intelektual sebagai lini pertahanan keamanan utama. Kebijakan ini berkaitan erat dengan “kemandirian strategis” guna melindungi mahadata (big data), rahasia dagang, serta berbagai penemuan domestik secara dini dan preventif.
Bersamaan dengan itu, kekayaan intelektual juga menjadi “paspor” wajib bagi ekonomi yang sangat terbuka seperti Vietnam untuk melakukan integrasi secara mendalam dan luas. Saat berpartisipasi dalam berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) generasi baru, seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans Pasifik (CPTPP) atau FTA Vietnam-Uni Eropa (EVFTA), komoditas Vietnam yang ingin menembus pasar global tanpa hambatan hukum atau ingin menarik arus modal FDI dengan kualitas tinggi dari para “raksasa” teknologi dunia, harus didukung oleh sistem perundang-undangan domestik yang memenuhi berbagai standar internasional yang ketat. Langkah proaktif dalam menciptakan lingkungan kekayaan intelektual yang aman menjadi cara Vietnam menegaskan posisi dan daya saingnya di kancah internasional.
Guna memastikan kekayaan intelektual dapat menopang pembangunan sosial-ekonomi tanah air di era baru, Politbiro menyamakan persepsi mengenai peran strategis kekayaan intelektual, serta menanamkan pandangan bahwa kekayaan intelektual adalah sumber daya nasional yang vital. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa pembentukan, pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk meningkatkan daya saing, menciptakan pertumbuhan berkelanjutan sekaligus mengamankan masa depan pembangunan bangsa.
Kesimpulan 51-KL/TW telah menciptakan terobosan besar dengan menuntut peralihan total menuju pola pikir pembangunan ekologis, yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi strategis.
Sanksi Lintas Sektor yang Tegas
Politbiro meminta agar revisi hukum dilakukan secara progresif guna beradaptasi dengan berbagai sanksi lintas sektor yang tegas. Tekad memberantas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran di ruang siber tidak hanya bertujuan untuk melindungi para pencipta, melainkan hal yang paling krusial adalah untuk membangun “budaya menghormati hak kekayaan intelektual” di tengah masyarakat.
Faktanya, selama beberapa bulan terakhir ini, berbagai kementerian, instansi, dan daerah di Vietnam telah memperkuat upaya penanganan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Letnan Jenderal Nguyen Quoc Toan, Kepala Kantor sekaligus Juru Bicara Kementerian Keamanan Publik mengatakan bahwa aparat keamanan publik telah memberikan masukan dalam menyempurnakan regulasi terkait pemberantasan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kementerian Keamanan Publik juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menyusun dokumen terkait Undang-Undang Penanganan Pelanggaran Administratif dan merevisi Undang-Undang Hukum Pidana. Langkah ini diambil untuk mendeteksi dan menindak tegas seluruh pelanggaran kekayaan intelektual, dengan fokus pada hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual industri.
“Selama periode ini kami telah memblokir 194 situs web, di antaranya 8 situs web putaran film, 27 situs web penjualan barang yang melanggar hak kekayaan intelektual industi serta 159 situs web livestream sepak bola yang melanggar hak kekayaan intelektual. Di samping itu, kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai satuan tugas untuk memeriksa, menemukan dan menindak setiap bentuk pelanggaran”.
Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Nguyen Hoang Long menuturkan:
“Kami akan menerapkan teknologi digital sebagai inti, membangun basis data yang terintegrasi dan memperketat tanggung jawab berbagai platform e-commerce. Terkait usulan tersebut, Perdana Menteri telah mengizinkan uji coba sistem perangkat lunak penyaringan dan pemindaian data otomatis berbasis teknologi kecerdasan buatan. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi secara dini akun-akun atau toko daring yang menjual barang palsu, sekaligus secara proaktif menyediakan data peringatan dini bagi aparat penegak hukum agar pelanggaran dapat ditangani hingga ke akarnya”.
Kesimpulan 51-KL/TW bukan sekadar dokumen pengarah biasa bagi sektor sains dan teknologi, melainkan sebuah penegasan atas peran penting kekayaan intelektual terhadap kutub pertumbuhan baru di Vietnam. Penguatan tata kelola kekayaan intelektual merupakan salah satu kunci penentu bagi negara untuk melangkah maju dengan penuh percaya diri menuju pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan kemandirian ekonomi serta melindungi kedaulatan bangsa secara dini dan preventif di ruang digital maupun teknologi.
