Pada 8 Juli, atas perintah Presiden Donald Trump, tentara AS melancarkan gelombang baru serangan udara terhadap Iran. Aksi ini menandai malam kedua berturut-turut dimulainya kembali serangan berskala besar terhadap Republik Islam tersebut. Sebelumnya, Iran melakukan serangan terhadap tiga kapal komersial di Selat Hormuz.
Konflik Kembali Terjadi?
Meskipun bentrokan antara AS dan Iran masih terjadi secara sporadis sejak kedua pihak menandatangani Nota Kesepahaman MoU mengenai kesepakatan gencatan senjata pada 17 Juni lalu, intensitas serangan saat ini jauh lebih tinggi. Ditambah dengan pernyataan Donald Trump untuk mengakhiri gencatan senjata, situasi ini berpotensi memicu pusaran baru kekerasan yang membawa kedua negara kembali ke kondisi konflik yang menyeluruh, sebuah skenario yang tidak diinginkan oleh masyarakat internasional. Pada Kamis (9 Juli), Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, menyatakan:
“Peristiwa yang terjadi dalam 24 jam terakhir berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Republik Islam Iran dan AS. Kembalinya konflik yang menyeluruh akan menimbulkan akibat yang sangat serius bagi masyarakat di kawasan, perdamaian dan keamanan internasional, serta bagi perekonomian global”.
Menurut para pengamat, titik fokus dari keretakan hubungan antara AS dan Iran saat ini tetap berada pada persoalan kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak dan gas yang sangat vital bagi dunia. Sementara Iran berupaya memperkuat kendalinya atas selat tersebut dengan mewajibkan kapal-kapal komersial mengikuti rute yang ditentukan dan dalam jangka panjang berencana mengenakan biaya transit. Di sisi lain, AS tetap menganggap kebebasan navigasi di Selat Hormuz sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar.
Untuk saat ini, sikap keras kedua belah pihak telah memicu gejolak di pasar keuangan dan energi global sekaligus memupus harapan untuk mengendalikan inflasi. Chris Brigati, Chief Investment Officer di perusahaan jasa keuangan SWBC (AS), menilai:
“Para ahli di sektor permigasan mengatakan bahwa diperlukan waktu beberapa bulan, bahkan hingga hampir satu tahun, untuk benar-benar memulihkan seluruh rantai distribusi, operasi kilang minyak, dan transportasi, meskipun Selat Hormuz tetap terbuka dan dapat dilalui dengan lancar. Oleh karena itu, pada akhirnya saya tidak berpandangan bahwa persoalan inflasi telah berakhir. Saya memperkirakan inflasi akan berlangsung lebih lama. Pandangan yang saat ini mendominasi adalah ‘suku bunga tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama’, dan saya yakin itulah skenario yang akan kita hadapi dalam waktu dekat.”
Strategi Negosiasi
Pertanyaan yang kini muncul bagi semua pihak adalah apakah pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai “berakhirnya gencatan senjata” benar-benar merupakan sinyal kembalinya konflik yang menyeluruh, atau sekadar taktik negosiasi yang sudah lama digunakan Washington.
Banyak pakar menilai bahwa situasi saat ini mencerminkan ciri khas strategi diplomatik AS yang dikenal sebagai “tekanan maksimum”. Para pendukung pandangan ini menekankan bahwa Donald Trump menyampaikan “pesan-pesan campuran”. Di satu sisi, ia menggunakan bahasa yang sangat keras untuk mengkritik para pemimpin Iran, menyatakan bahwa kesepakatan “telah berakhir” dan memerintahkan serangan udara secara intensif. Namun di sisi lain, dalam Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Ankara, ia tetap mengatakan bahwa para negosiator “dapat terus berbicara jika mereka menginginkan” serta menegaskan bahwa serangan udara akan berlangsung sangat cepat, tetapi tidak akan berkembang menjadi perang besar yang baru. Tujuan AS sangat jelas, yaitu menekan Teheran agar memberikan konsesi yang lebih besar dan menerima persyaratan yang lebih ketat terkait program nuklirnya dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana tercantum dalam MoU.
Meskipun demikian, sebagian besar penilaian juga berpendapat bahwa strategi ini kemungkinan sulit membuahkan hasil, karena perselisihan utama antara AS dan Iran terletak pada pengendalian Selat Hormuz. Selain itu, MoU yang ditandatangani kedua belah pihak sendiri telah menciptakan berbagai kekosongan yang kompleks untuk masalah ini.
Menghadapi sikap keras dari kedua belah pihak saat ini, peran negara-negara perantara seperti Pakistan, Qatar dan Mesir dipandang sebagai faktor yang menentukan. Namun, para perantara perdamaian regional harus berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut, karena permainan di “ambang jurang perang” ini memiliki risiko kegagalan yang sangat tinggi, terutama karena kedua belah pihak sama-sama tidak ingin terlihat lebih lemah di hadapan lawannya.
