Pada  KTT ASEAN ke-36, untuk pertama kalinya akan diadakan sidang istimewa para pemimpin ASEAN tentang memberdayakan perempuan pada zaman digital (Foto: Nguyen Hong)

Perdana Menteri (PM) Pemerintah Vietnam, Nguyen Xuan Phuc akan memimpin  sidang isitmewa ini pada Jumat (26/6) mendatang di Kota Hanoi. Tamu undangan sidang ini meliputi Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, PM Selandia Baru, Jacinda Arden, Sekretaris Jenderal ASEAN, Jim Jock Hoi, Sekretaris Eksekutif Komisi Sosial-Ekonomi Asia – Pasifik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Armida Salsiah Alisjahbana.

Gagasan pertama dalam ASEAN

Tahun 2020 mempunyai makna penting dalam upaya-upaya mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan skala regional dan global. Di ASEAN, revolusi industri 4.0 sedang menciptakan perubahan cepat yang menuntut adanya cara pendekatan baru tentang kesetaraan gender pada zaman digital. Selama ini, semua komitmen dan prioritas ASEAN di bidang jaring pengaman sosial, perempuan dan kesetaraan gender semakin dipentingkan dan diperhebat. Meskipun demikian, dalam ASEAN sekarang ini, masih ada masalah dalam banyak kebijakan sehingga membuat kaum perempuan mengalami banyak kesulitan dalam mendekati jasa-jasa jaring pengaman sosial. Persentase partisipasi kaum perempuan di sektor non-formal masih tinggi, pendapatan lebih rendah daripada kaum laki-laki.

Pada latar belakangan itu, selaku Ketua ASEAN 2020, Ketua Komisi Antar-Pemerintah ASEAN urusan hak asasi manusia, Vietnam merekomendasikan gagasan tentang penyelenggaraan sidang untuk memperkuat pertukaran, keberbagian informasi di bidang penjaminan hak asasi manusia untuk kalangan perempuan. Deputi Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dung mengatakan:

“Ini untuk pertama kalinya para pemimpin ASEAN secara resmi membahas masalah perempuan, tentang pemberdayaan perempuan. Hal ini sendiri telah mempunyai makna yang penting. Melalui aktivitas-aktivitas ini, para pemimpin ASEAN mendengarkan rekomendasi-rekomendasi, menyampaikan ide-ide konkret. Menurut saya, untuk memberdayakan perempuan, pertama-tama ialah harus menyempurnakan naskah hukum. Di samping itu, perlu ada kerjasama dan usaha berbagi pengalaman dalam ASEAN agar bisa membina kebudayaan ASEAN ketika berperilaku terhadap kaum perempuan dalam masyarakat. Itulah makna konferensi yang ingin dituju oleh Vietnam”.

Mendorong kerjasama internasional tentang kesetaran gender

Pada tahun 2020, dunia akan memperingati ultah ke-25 pelaksanaan Pernyataan dan Program Aksi Beijing, lima tahun pelaksanaan target-target perkembangan yang berkelanjutan. Di Vietnam, tahun 2020 juga merupakan tahun terakhir dari Strategi nasional yang pertama tentang kesetaraan gender, dan Pemerintah akan mempersiapkan strategi kesetaraan gender dalam tahap 2021-2030.

Selama 25 tahun ini, Pemerintah Vietnam telah bertekat merealisasikan target-target Program Politik Aksi Beijing dan semua komitmen internasional lainnya tentang kesetaraan gender dalam proses membangun dan memperkokoh hukum, kebijakan nasional. Vietnam telah melakukan upaya yang berarti guna mengurangi ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki; upaya Vietnam di bidang kesetaraan gender telah memperbaiki secara jelas peran dan posisi kalangan perempuan. Persentase partisipasi kalangan perempuan di Majelis Nasional mencapai 27,1%, lebih tinggi dari tarap rata-rata di kawasan dan dunia. Menurut penilaian dunia, sekarang ini, persentase majikan perempuan badan usaha Vietnam mencapai 31,3%. Persentase penciptaan lapangan kerja baru untuk pekerja perempuan selalu mencapai tarap 48% lebih selama lima tahun terakhir. Ibu Dinh Thi Tuyet Nhung, Wakil Kepala Bantuan Perempuan tentang Perkembangan Ekonomi, Pengurus Besar Federasi Perempuan Vietnam, menegaskan:

“Dalam kecenderungan bersama Revolusi Industri 4.0, Vietnam telah berhasil membuat satu proyek untuk membantu kalangan perempuan. Kalangan perempuan Vietnam memainkan peran penting yang tidak hanya turut menciptakan lapangan kerja, melainkan juga memberikan sumbangan dalam kelanjutan ekonomi, menyehatkan masalah-masalah sosial, turut melaksanakan target-target perkembangan yang berkelanjutan sampai tahun 2030 yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dengan kecenderungan Revolusi industri 4.0, satu perekonomian yang lebih bersifat mencakup dan lebih humanis, maka peran kalangan perempuan sangat penting. Bersama dengan usaha menyempurnakan sistem perundang-undangan dalam negeri tentang menjamin dan mendorong hak asasi manusia pada umumnya dan kalangan perempuan pada khususnya, Vietnam selalu menghargai usaha mendorong kerjasama internasional di bidang ini, khususnya di ASEAN. Oleh karena itu, menciptakan cara pendekatan yang komprehensif, global, kreatif dan berkelanjutan tentang kaum perempuan merupakan satu kebutuhan yang sesuai dari ASEAN pada saat ini. Melalui sidang yang diadakan melalui gagasan Vietnam kali ini, pemahaman dan pengetahuan warga tentang peran, makna dan partisipasi kaum perempuan pada zaman digital akan diperkuat.