Vietnam merupakan negara multiagama. Lebih dari 95 persen penduduknya menjalankan kehidupan beragama dan berkepercayaan. Praktik keagamaan berlangsung dinamis dan harmonis dalam ritme kehidupan sehari-hari. Baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, berbagai tempat ibadah selalu terbuka bagi umat untuk menjalankan kegiatan harian serta upacara keagamaan penting. Setiap pemeluk agama bebas mengekspresikan keyakinan mereka.
Kebebasan Menjalankan Kepercayaan dan Agama
Setiap Minggu pagi, Gereja Protestan Plei Mo Nu, di Kecamatan An Phu, Kota Pleiku, Provinsi Gia Lai, dipenuhi suara doa dan nyanyian himme. Umat dari berbagai penjuru berdatangan ke sini untuk mengikuti ibadah. Puih Blik, Pendeta Gereja Plei Mo Nu, mengatakan:
"Dulu gereja kami berada di dalam desa dan hanya berupa bangunan beratap seng, sehingga sangat panas dan kurang nyaman untuk beribadah. Sekarang kami sudah memiliki bangunan baru. Penduduk desa sangat senang memiliki gereja baru yang lebih luas”.
Kehidupan keagamaan tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga membawa perubahan positif dalam gaya hidup masyarakat. Warga dari berbagai dusun di sekitar Pac Ra turut hadir untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Vang A Do, warga Kecamatan Ly Bon, mengatakan:
"Setiap pekan kami mengadakan ibadah dua kali, yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Dengan mengikuti kegiatan keagamaan, saya merasa gembira dan kehidupan saya banyak berubah. Kami saling mengingatkan untuk tidak minum miras dan tidak merokok, serta saling menasihati agar selalu berbuat baik."
Selain kegiatan keagamaan rutin, pemerintah juga memfasilitasi penyelenggaraan berbagai hari raya dan festival keagamaan secara khidmat, seperti Hari Raya Waisak, Hari Raya Natal, maupun bulan suci Ramadan.
Kehidupan keagamaan yang dinamis di dalam negeri turut menjadi dasar bagi Vietnam untuk menjadi destinasi yang aman dan tepercaya bagi berbagai perhelatan keagamaan internasional. Bukti paling nyata adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah empat kali memilih Vietnam sebagai tuan rumah Hari Raya Waisak PBB yaitu pada tahun 2008, 2014, 2019, dan 2025. Ven. Khemachara Bhikkhu , Wakil Sekretaris Jenderal Konfederasi Buddha Internasional, saat menghadiri Waisak 2025, menuturkan:
"Ini merupakan salah satu program yang sangat penting dan bermakna. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk menghadirinya"
Salah satu aspek yang menunjukkan sifat kemanusiaan dan keterbukaan kebijakan keagamaan di Vietnam adalah dukungan yang diberikan kepada mereka yang tersesat ke dalam organisasi yang mengatasnamakan agama. Pemerintah bersama masyarakat memberikan kesempatan, memfasilitasi, serta mendukung mereka untuk kembali menjalankan kehidupan beragama yang benar. Kpa Pih, warga Kecamatan Chu Se, merupakan salah satu contohnya.
"Saya pernah bergabung dengan organisasi Protestan De Ga. Namun saya menyadari bahwa organisasi tersebut tidak benar. Setelah kembali, saya mendapatkan dukungan moral dari pemerintah kecamatan. Ketika menghadapi kesulitan, para pejabat kecamatan juga turut membantu saya."
Kehidupan Beragama Berlangsung Secara Terbuka dan Stabil
Praktik yang dinamis mengenai kegiatan beragama tersebut mencerminkan posisi agama dalam masyarakat Vietnam. Data statistik dalam Laporan Peringatan 70 Tahun Berdirinya Sektor Pengelolaan Urusan Agama Vietnam (2025) menunjukkan bahwa kehidupan beragama dan berkepercayaan di Vietnam terus berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jika sebelum tahun 1990 Vietnam hanya mengakui tiga organisasi keagamaan, kini negara telah mengakui dan memberikan sertifikat pendaftaran kegiatan kepada 43 organisasi dari 16 agama, dengan sekitar 27,7 juta umat, atau sekitar 27 persen dari jumlah penduduk.
Undang-Undang mengenai Kepercayaan dan Keagamaan (amandemen) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 akan semakin menjamin hak kebebasan beragama dan berkepercayaan dari masyarakat, sekaligus memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan agar berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Seperti halnya bidang kehidupan sosial lainnya, kehidupan keagamaan juga tidak tidak kebal terhadap berbagai persoalan yang muncul, seperti pelanggaran individu dan penyalahgunaan agama untuk mencari keuntungan pribadi, memecah belah persatuan nasional. Namun, perlu dibedakan secara jelas antara praktik keagamaan yang sejati dan tindakan ilegal yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, penanganan Vietnam terhadap berbagai pelanggaran tersebut bukanlah bentuk pembatasan kebebasan beragama, melainkan upaya untuk melindungi hak dan kepentingan sah komunitas umat beragama.
Kehidupan beragama di Vietnam yang berlangsung secara harmonis, terbuka, dan terus berkembang menunjukkan bahwa berbagai tuduhan mengenai tidak adanya kebebasan beragama di Vietnam hanyalah informasi tak berdasar dan bermotif buruk. Tujuannya tidak lain adalah memecah belah persatuan nasional serta menghambat perkembangan kehidupan beragama di Vietnam.
Praktik keagamaan yang harmonis, terbuka, dan semakin berkembang menunjukkan bahwa narasi negatif tentang kebebasan beragama di Vietnam merupakan argumen tak beriktikad baik. Hal ini bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa serta menghambat perkembangan agama-agama di Vietnam./.
