Satu zona pemukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki di Tepian Barat  (Foto: AFP)

Dalam satu gerak-gerik  sangat di luar dugaan, baru-baru ini, Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memanifestasikan perubahan pendirian yang dipertahankan selama puluhan tahun ini tentang masalah zona pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki. Konkretnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Mike Pompeo, pada tanggal 18 November menyatakan bahwa Washington mendukung hak Israel dalam membangun zona-zona pemukiman penduduk di Tepian Barat, menandai pembalikan kebijakan AS selama 40 tahun ini ketika menolak pandangan hukum dari Kementerian Luar Negeri AS dari tahun 1978, di antaranya menyatakan bahwa zona-zona pemukiman penduduk “tidak sesuai dengan hukum internasional”.

Dengan segera, gerak-gerik AS ini telah menghadapi protes dan kutukan yang teramat  kuat dari dunia Arab, negara-negara di kawasan dan di dunia, di antaranya ada banyak sekutu dekat dari Washington. Duta Besar Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour menunjukkan bahwa pemerintah pimpinan Presiden AS, Donald Trump telah sekali lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah tentang zona-zona pemukiman penduduk Yahudi untuk menyabot semua peluang menegakkan perdamaian, keamanan dan kestabilan di kawasan. Palestina menganggap itu sebagai satu pernyataan yang tidak bertanggung-jawab, sepenuhnya tidak bernilai di segi hukum, sejarah, politik dan moral. Liga Arab bersama dengan negara- negara anggotanya serta negara-negara di kawasan seperti Iran dan Turki juga mencela kuat tindakan AS ini, menganggapnya sebagai satu langkah yang teramat berbahaya, membangkrutkan solusi dua negara dan upaya komunitas internasional dalam menegakkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Dari Eropa dan banyak kawasan lain di dunia, banyak negara dan organisasi juga mengajukan suara resmi untuk memprotes dan memperingatkan akibat-akibat serius tentang pengakuan AS terhadap hak Israel dalam masalah zona-zona pemukiman Yahudi di Tepian Barat.

Dan dalam kenyataannya, hanya beberapa hari setelah pernyataan AS ini, kalangan otoritas Israel telah menutup pintu serentetan kantor komunikasi Palestina di Yerusalem. Pemerintah Palestina dan banyak negara Arab lainnya menganggap ini sebagai langkah baru yang teramat berbahaya, merusak komitmen Israel terhadap Traktat Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 di AS dan tahun 1995 di Mesir. Banyak analis di kawasan memperingatkan bahwa Israel akan melakukan banyak langkah eskalasi yang serius selanjutnya, sementaranya itu, serentetan kelompok bersenjata Palestina menyatakan akan melakukan langkah kekerasan untuk menentang sikap gila-gilaan dari Israel dan AS tersebut.

Kita masih ingat, perihal AS mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel pada akhir tahun 2017 dan memindahkan Kedutaan Besarnya ke sana telah menimbulkan gelombang marah yang  teramat kuat dari rakyat Palestina sehingga mendatangkan bentrokan yang berlumuran darah di sepanjang garis perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang yang lain. Oleh karena itu, pada latar belakang situasi Timur Tengah tetap mengalami perkembangan yang rumit seperti masalah internal arena politik Israel dan Palestina belum stabil, serangan balas-berbalas melewati perbatasan antara berbagai kelompok bersenjata Palestina dan tentara Israel tetap terjadi secara permanen, peningkatkan ketegangan baru di kawasan ini diprakirakan bisa menyulut sumbu ledak terhadap satu putaran kekerasan yang serius, mendorong proses perdamaian Timur Tengah yang penuh dengan tantangan menghadapi bahaya keruntuhan total.