Arahan tersebut menunjukkan urgensi perluasan pola pikir reformasi ke berbagai bidang strategis bagi pembangunan jangka panjang negara, sekaligus menjadi langkah peningkatan kapasitas tata kelola nasional.
Semangat utama dari transformasi strategis yang dikemukakan Sekjen sekaligus Presiden To Lam mewujudkan tujuan bersama, yakni membangun sistem tata kelola nasional yang modern, efektif, dan mampu beradaptasi lebih baik dengan tuntutan pembangunan pada tahap baru.
Memandang sumber-sumber daya sebagai satu kesatuan yang tunggal
Dalam transformasi dari pengelolaan yang terpisah menuju tata kelola terpadu atas ruang pembangunan dan sumber daya nasional, Sekjen sekaligus Presiden To Lam menegaskan bahwa ruang administrasi tidak boleh membatasi pola pikir pembangunan. Lahan, laut, kawasan perkotaan, infrastruktur, sumber daya alam, dan data harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang diorganisasikan sesuai dengan strategi nasional, keunggulan kawasan, serta efektivitas pembangunan keseluruhan. Langkah transformasi tersebut harus menciptakan ruang pembangunan baru, menggunakan sumber daya secara efektif, menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha, sekaligus menjadikan keunggulan daerah sebagai kekuatan nasional.
Menurut Profesor, Doktor Nguyen Tuan Anh, Pemimpin Redaksi Majalah Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora (dari Universitas Nasional Hanoi), tuntutan untuk menciptakan "transformasi dari pengelolaan yang terpisah menuju tata kelola terpadu atas ruang pembangunan dan sumber daya nasional" merupakan hal yang paling mendapat perhatian Sekjen sekaligus Presiden To Lam.
"Ini merupakan arahan yang memiliki makna strategis. Transformasi ini menuntut semua sumber daya untuk dipandang sebagai satu kesatuan yang tunggal, diorganisasikan berdasarkan strategi nasional, keunggulan kawasan, serta efektivitas pembangunan keseluruhan. Setiap daerah tetap perlu mengembangkan keunggulan masing-masing, namun harus ditempatkan dalam keterkaitan dengan daerah lain dan tujuan bersama negara."
Profesor, Doktor Nguyen Tuan Anh berpendapat bahwa apabila transformasi tersebut dilaksanakan secara baik, Vietnam tidak hanya memobilisasi dan menggunakan sumber-sumber daya nasional secara lebih efektif, tetapi juga membentuk ruang pembangunan baru, memperkuat konektivitas antardaerah, serta memastikan keselarasan kepentingan antara negara, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini akan menciptakan landasan bagi pembangunan yang cepat, inklusif, dan berkelanjutan.
Langkah peningkatan pola pikir dan kapasitas tata kelola nasional
Mengenai hasil reformasi penataan organisasi aparatur, pemimpin Partai dan Negara menegaskan bahwa penataan kembali sistem politik selama ini menghasilkan struktur organisasi yang lebih ramping, namun "struktur yang ramping hanyalah syarat awal."
Keberhasilan reformasi tersebut tidak diukur dari jumlah lembaga yang digabungkan, jumlah simpul yang dikurangi, ataupun jumlah formasi kepegawaian yang dirampingkan, melainkan dari proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, koordinasi antarlembaga yang lebih lancar, prosedur administrasi yang lebih kondusif, serta pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha yang lebih baik.
Menganalisis arahan tersebut secara lebih mendalam, Profesor, Doktor Nguyen Tuan Anh menganggap bahwa Sekjen sekaligus Presiden To Lam telah menjelaskan hakikat dan tujuan utama penataan aparatur. Arahan tersebut menunjukkan kemajuan baru dalam pola pikir tata kelola.
"Arahan ini benar-benar menunjukkan peningkatan pola pikir dan kapasitas tata kelola nasional. Pertama, arahan ini mengalihkan fokus penilaian dari indikator-indikator masukan, seperti jumlah lembaga, unit, atau formasi kepegawaian yang dirampingkan, ke hasil dan dampak nyata. Aparatur yang ramping hanya akan bermakna apabila memberikan hasil serta efektivitas kepemimpinan, efisiensi pengelolaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan. Kedua, arahan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat. Berbagai kriteria seperti waktu penyelesaian prosedur, kemampuan mengakses layanan publik, tingkat keterbukaan, transparansi dan kemampuan menanggapi usulan serta tingkat kepuasan masyarakat, perlu menjadi tolok ukur yang penting."
Setelah satu tahun penerapan model organisasi baru, reformasi kini memasuki tahap yang menentukan dengan fokus pada peningkatan kualitas operasi. Keberhasilan kapasitas operasional menjadi tolok ukur nilai reformasi tersebut, karena pada akhirnya setiap keputusan harus menciptakan kapasitas pembangunan baru bagi tanah air./.
