(VOVworld) – Masalah-masalah teras dalam argumentasi gugatan yang dilakukan Filipina terhadap Tiongkok bersangkutan dengan klaim “garis lidah sapi” merupakan hak sejarah di Laut Timur dan status pulau telah dijelaskan oleh Mahkamah Arbitrase Permanen Internasional (PCA) dalam keputusan-keputusan pada 12/7/2016. Keputusan PCA ini telah mendapat sambutan baik dari opini umum internasional.

PCA yang didirikan menurut Appendix VII, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) di Den Haag, Belanda baru saja membantah tuntutan “garis lidah sapi” tentang kedaulatan Tiongkok di Laut Timur. Keputusan PCA ini mempunyai makna bersejarah tidak hanya bagi sengketa-sengketa kedaulatan di Laut Timur saja, tapi juga merupakan satu kasus yang penting bagi hukum laut internasional.


Membantah apa yang dinamakan sebagai “Hak sejarah” Tiongkok di Laut Timur

Dari dulu hingga sekarang, Tiongkok belum pernah mengeluarkan penjelasan atau dasar hukum resmi apapun ketika menyatakan klaim terhadap kedaulatan di Laut Timur menurut apa yang dinamakan sebagai “sembilan garis putus-putus”, atau juga disebutkan sebagai “garis lidah sapi”. Itu belum habis, Tiongkok selalu mengulang-ulangi konsep “hak sejarah” di Laut Timur terhadap maujud-maujud di wilayah laut dalam skala “garis lidah sapi”. Akan tetapi, dengan keputusan mahkamah baru-baru ini, PCA telah membantah klaim “garis lidah sapi”, bersamaan itu menegaskan tidak ada dasar hukum manapun bagi Tiongkok untuk menuntut kedaulatan sejarah, melampaui hak-hak UNCLOS di wilayah di dalam “garis lidah sapi”. PCA juga menyimpulkan bahwa tidak ada maujud apapun di kepulauan Truong Sa (Spratly) yang bisa memberikan zona ekonomi eksklusif (EEZ) kepada Tiongkok. Bersamaan itu, PCA juga menegaskan bahwa Tiongkok telah menimbulkan kerugian-kerugian yang tak bisa diatasi terhadap terumbu-terumbu karang di kepulauan Truong Sa. Walaupun ini bukan pertama kalinya “hak sejarah” disampaikan ke depan satu mahkamah internasional, tapi pernyataan PCA terhadap klaim “hak sejarah” Tiongkok adalah tidak sesuai dengan UNCLOS merupakan satu bukti hukum yang penting dan berwewenang untuk membantah klaum yang tidak jelas di atas dasar sejarah yang diajukan Tiongkok. Hal yang lebih penting ialah PCA telah menjelaskan interaksi hak ini dengan hukum laut modern yang tercantum dalam UNCLOS, langsung membantah pandangan Tiongkok yang berpendapat bahwa “hak sejarah” di Laut Timur sudah ada sebelum UNCLOS.


Patokan hukum internasional

Keputusan PCA tentang status hukum pulau dari beberapa maujud di kepulauan Truong Sa menurut pasal 121 UNCLOS pasti merupakan suara yang berwewenang untuk membantah klaim-klaim Tiongkok yang tidak jelas secara hukum terhadap maujud-maujud di kepulauan Truong Sa. PCA menegaskan bahwa maujud-maujud diantaranya ada dangkalan Vanh Khan, dangkalan Subi, dangkalan Gaven, dangkalan Tu Nghia, lapangan Co May dan dangkatan Chu Thap bukanlah pulau. Oleh karena itu, ia tidak bisa dan mendapat status wilayah laut yang diperluas sampai 200 mil laut menurut UNCLOS. Pada skala internasional, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah yurisprudensi pengadilan internasional, pasal 121 UNCLOS tentang status hukum dari pulau dijelaskan. Semua analisa atau argumentasi dari mahkamah akan berpengaruh terhadap cara memahami dan menerapkan hukum internasional tentang laut dari semua negara lain di dunia. Dari situ, negara-negara lain di dunia akan mendapat satu patokan hukum yang obyektif untuk menerapkannya bagi maujud-maujud lain di Laut Timur guna menetapkan wilayah-wilayah laut yang mereka miliki sesuai dengan UNCLOS. Keputusan PCA pada 12/7 menegaskan kecenderungan dan peranan dari badan yurisdiksi internasional dalam memecahkan sengketa-sengketa yang rumit di laut. Hal ini menunjukkan tidak terbatasnya hak dan pilihan dari semua negara dalam mengusahakan serta langkah-langkah atau mekanisme untuk menangani sengketa secara damai.


Menaati hukum internasional merupakan fundasi perdamaian

Sebagai penggugat dalam kasus ini, setelah keputusan PCA, Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya yang kuat dalam menghormati keputusan yang dianggap sebagai tonggak penting ini, serta menganggapnya sebagai salah satu diantara sumbangan-sumbangan praksis untuk menangani sengketa yang sedang berlangsung di Laut Timur. Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay menekankan bahwa Manila akan memperjelas langkah-langkah berikutnya untuk menjamin agar keputusan tersebut akan dilaksanakan secara damai. Mantan Presiden Filipina, Benigno Aquino juga berpendapat bahwa keputusan PCA telah menciptakan transparansi di Laut Timur, membantu negara-negara peserta sengketa bisa duduk bersama dan mengusahakan solusi damai di wilayah laut ini.

Sementara itu, Profesor Alexander Vuvinh dari Pusat Penelitian Keamanan Asia – Pasifik, menekankan bahwa keputusan PCA merupakan tonggak besar untuk menangani sengketa-sengketa di Laut Timur. Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk berharap supaya keputusan PCA ini akan digunakan untuk menciptakan satu tenaga pendorong yang positif dalam mengusahakan solusi bagi sengketa di Laut Timur. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menegaskan bahwa penaatan hukum internasional merupakan fundasi bagi perdamaian, kestabilan dan kemakmuran di kawasan Asia Timur.