Mengakhiri Seluruh Konflik
Menurut rincian kesepakatan yang diumumkan oleh pemerintah AS, dokumen yang ditandatangani oleh para pemimpin AS dan Iran tersebut mencakup 14 poin yang bertujuan mengakhiri konflik antara kedua pihak yang meledak sejak akhir Februari 2026 serta meredakan ketegangan di Timur Tengah. Kesepakatan ini menegaskan penghentian permanen seluruh aktivitas militer, serangan udara, dan konflik di semua front, termasuk front terkait di Lebanon. Kedua pihak juga sepakat untuk memperpanjang periode gencatan senjata selama 60 hari guna memfasilitasi perundingan lanjutan.
Poin penting berikutnya adalah persetujuan Iran untuk segera membuka kembali Selat Hormuz bagi kapal-kapal komersial internasional agar dapat berlayar dengan aman. Sebagai imbalannya, AS akan memulai proses pencabutan penuh blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari. Presiden AS Donald Trump sendiri mengakui bahwa kekhawatiran terhadap dampak ekonomi akibat konflik merupakan salah satu alasan yang mendorongnya mencapai kesepakatan dengan Iran.
“Satu-satunya hal yang tidak ingin saya lihat adalah musibah ekonomi. Jika situasi terus berlanjut seperti ini, hal itu sangat mungkin terjadi. Yang saya tahu adalah setiap kali kita membahas kemungkinan perdamaian, pasar saham melonjak seperti roket; tidak pernah turun”.
Mengenai isu nuklir Iran, kedua pihak sepakat bahwa selama masa menunggu tercapainya perjanjian final, Iran akan membekukan dan mempertahankan status quo program nuklirnya serta tidak akan meningkatkan pengayaan uranium tingkat tinggi. Sebagai gantinya, AS berkomitmen untuk tidak memberlakukan sanksi baru apa pun dan tidak mengerahkan tambahan pasukan ke kawasan tersebut. Kesepakatan ini juga mencakup aspek keuangan, yakni pelepasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri (sekitar 25 miliar dolar AS), serta kemungkinan pembentukan dana senilai 300 miliar dolar AS untuk investasi dan rekonstruksi Iran. Langkah tersebut akan disertai dengan peta jalan untuk secara bertahap mengurangi sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS.
Tantangan yang Dihadapi
Penandatanganan kesepakatan antara AS dan Iran untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah mendapat dukungan kuat dari komunitas internasional. Namun, para pengamat menilai bahwa penandatanganan perjanjian ini baru merupakan langkah awal dari sebuah proses yang akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam 60 hari ke depan.
Tantangan pertama adalah Israel dan front Lebanon. Israel telah bersama AS dalam perang melawan Iran, tetapi bukan merupakan pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu juga menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan keputusan pribadi Presiden Donald Trump, sementara Israel memiliki tujuan keamanan nasionalnya sendiri. Oleh karena itu, operasi militer Israel yang masih berlangsung di Lebanon berisiko memicu kembali pusaran kekerasan dan menggagalkan komitmen untuk “mengakhiri pertempuran di semua front” sebagaimana tercantum dalam MoU tersebut.
Tantangan besar berikutnya adalah masalah nuklir. Jangka waktu 60 hari mungkin tidak cukup bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai isu sensitif yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Bagi pemerintah Presiden Donald Trump sendiri, tekanan politik domestik juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak politisi AS telah mengkritik ketentuan-ketentuan keuangan yang dianggap menguntungkan Iran, sekaligus menuntut agar Presiden Donald Trump membawa kesepakatan tersebut untuk dilakukan pemungutan suara di Kongres AS. Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat, negara bagian Connecticut, menyatakan: “Kita kembali ke situasi sebelum perang dimulai, hanya saja sekarang kita berada pada posisi yang lebih lemah, sementara Iran tampaknya lebih kuat. Namun ada beberapa hal yang pasti. Presiden harus datang ke Kongres, sesuatu yang belum ia lakukan, baik untuk melanjutkan perang maupun untuk mencapai sebuah kesepakatan perdamaian. Ia harus datang ke Kongres.”
Selain berbagai isu tersebut, hambatan teknis di Selat Hormuz juga menjadi tantangan besar, seperti kegiatan penyisiran dan penjinakan ranjau laut, serta pembersihan berbagai rintangan yang muncul akibat konflik. Pada akhirnya, kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat juga menjadi persoalan penting. MoU tersebut memang membentuk suatu mekanisme koordinasi bersama, tetapi tidak memiliki sanksi yang cukup tegas apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan. Dalam konteks tingkat ketidakpercayaan yang masih sangat tinggi antara Washington dan Teheran, insiden kecil apa pun di laut atau tuduhan mengenai pelanggaran yang dilakukan secara terselubung dapat menyebabkan kesepakatan tersebut segera dibatalkan.
