Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada 5 Agustus menyatakan bahwa “kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz mungkin dicapai dalam satu atau dua hari”. Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump juga menegaskan bahwa konflik akan segera berakhir. Namun, sama seperti beberapa pernyataan para pejabat AS sebelumnya, kebuntuan nyata ini terus berlanjut.
Pernyataan Berbalik
Beberapa hari setelah pernyataan para pejabat senior AS, pada 8 Agustus, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyampaikan serangkaian syarat kepada AS untuk membuka kembali Selat Hormuz. Di antaranya adalah meminta Washington menghentikan perang sepenuhnya, menarik pasukan keluar wilayah, serta memberikan ganti rugi kepada Teheran. Dalam pernyataan yang dirilis oleh media negara Iran, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr menegaskan bahwa Teheran tidak akan membuka kembali Selat Hormuz sampai saat AS “mengubah perilakunya”.
Seiring dengan daftar syarat yang diajukan tersebut, Iran juga menolak pernyataan-pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang mengklaim bahwa kedua belah pihak “sedang menempuh separuh jalan negosiasi”. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araqchi menyatakan:
“Saat ini, kami tidak bernegosiasi dengan AS. Semua pihak mediator memang tetap berupaya menciptakan fondasi bagi negosiasi. Menurut pandangan kami, selama pelanggaran terhadap MoU belum dihentikan dan AS belum memberikan ganti rugi atas pelanggaran tersebut, tidak akan ada kemungkinan untuk membuka kembali negosiasi”.
Menurut kalangan pengamat, setelah eskalasi dengan pernyataan mengenai penghentian kesepakatan gencatan senjata dan peningkatan operasi serangan secara berturut-turut terhadap berbagai sasaran Iran selama pertengahan Juli gagal memaksa Iran mundur, situasi di medan perang memaksa AS menerima kondisi kebuntuan saat ini. Bahkan secara bertahap kehilangan inisiatif dari Iran.
Hal ini terlihat jelas dari tindakan Iran yang terus memblokade Selat Hormuz secara ketat, mengancam kapal-kapal yang melintas tanpa izin, serta secara khusus bekerja sama dengan Oman untuk membuat mekanisme pengelolaan baru terhadap selat ini tanpa intervensi AS. Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran telah mengesahkan poin-poin utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengelolaan Selat Hormuz dan Teluk Persia Di antaranya mengusulkan agar pemerintah berkoordinasi dengan pasukan-pasukan bersenjata untuk menjamin keamanan dan keselamatan maritim, serta melindungi lingkungan di wilayah strategis tersebut.
Buntu Hingga Kapan?
Kebuntuan saat ini memunculkan pertanyaan: sampai kapan Pemerintah AS dapat mempertahankan strategi “tekanan maksimal”? Dalam laporan terbarunya, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIC) yang berkantor di Washington D.C. (AS) menunjukkan bahwa kombinasi antara blokade, penerapan tekanan maksimal dan serangan udara terbatas oleh AS – sambil tetap mempertahankan saluran negosiasi tidak langsung (melalui Oman dan Pakistan) – pada dasarnya merupakan bentuk tawar-menawar melalui eskalasi. Target AS adalah memaksa Iran menerima syarat-syarat pembatasan nuklir dan rudal yang lebih ketat. Namun, batasan antara “tawar-menawar untum pencegahan” dan “memicu perang total” sangatlah tipis.
Selain itu, untuk mempertahankan strategi ini, AS harus menghadapi banyak tantangan terkait ketidakseimbangan (kegiatan militer) dan masalah efisiensi biaya. Wakil Presiden AS, J.D Vance mengakui:
“Ada saat kita tampaknya tengah mencapai kemajuan, tetapi ada pula saat ketika hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, pertama, orang-orang Iran sangat tangguh. Kedua, sistem mereka terpecah. Tugas kami adalah mengendalikan situasi tersebut untuk mencapai hasil terbaik. Saya kira hasil akhirnya akan sangat rumit dan memerlukan banyak waktu untuk dicapai”.
Penilaian sejumlah pakar saat ini mendukung skenario kebuntuan jangka panjang, bahkan “pembekuan sebagian” konflik, karena baik AS maupun Iran sangat sulit untuk memberikan konsesi besar terkait masalah utama, yaitu pengelolaan Selat Hormuz. Faktor “pemilihan sela” di AS pada November mendatang tampaknya juga tidak lagi menjadi perhatian utama Washington. Pasalnya dalam pidatonya di hadapan para pemilih baru-baru ini, Presiden Donald Trump secara terbuka menyinggung skenario bahwa AS mungkin harus menerima lonjakan harga minyak untuk waktu tertentu, meskipun menurunkan harga minyak demi mengurangi beban biaya hidup pemilih sebelumnya dianggap sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan AS dalam konflik dengan Iran.
