Menenangkan Washington
Persoalan pertama yang ditangani NATO di Ankara merupakan persatuan internal. Menjelang KTT tahun ini, para pejabat senior Amerika Serikat (AS) secara bertahap melontarkan kritik kepada NATO. Kritik tersebut berkisar dari keengganan para sekutu NATO mendukung AS dalam konflik dengan Iran, desakan peningkatan anggaran pertahanan negara-negara anggota, hingga tuduhan bahwa NATO terlalu berfokus pada masalah-masalah kesetaraan gender dan mengabaikan kemampuan tempur.
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth menjuluki NATO sebagai “harimau kertas”. Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump menyebut hubungan antara AS dan NATO sangat “aneh” dengan argumen bahwa AS telah menghabiskan banyak uang untuk membela negara-negara anggota NATO tanpa mendapatkan keuntugan apa pun.
Oleh karena itu, di Ankara, para anggota NATO harus menemukan cara untuk meredakan ketidakpuasan Washington. Mereka perlu memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh AS terkait fakta bahwa tidak ada satu pun anggota NATO yang berpartisipasi langsung dalam operasi militer AS (dan Israel) melawan Iran. Hal ini krusial karena Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio telah berulang kali memperingatkan bahwa AS akan mempertimbangkan kembali secara serius sifat hubungannya dengan NATO. Seiring dengan kritik tersebut, pemerintah AS juga mengambil langkah-langkah tekanan dengan mengumumkan penarikan sebagian pasukan yang ditempatkan di Jerman, mengerahkan kembali pasukan di beberapa negara lain, mengurangi komitmen keamanan di Eropa, dan bahkan mengancam akan keluar dari NATO. Charles Kupchan, Peneliti Senior di Dewan Hubungan Luar Negeri sekaligus Profesor Hubungan Internasional di Universitas Georgetown (AS), menilai: “Jika Donald Trump menarik AS keluar dari NATO, hal itu akan menjadi gempa bumi geopolitik. Tindakan ini akan menghancurkan aliansi yang telah berfungsi sebagai pilar dunia Barat sejak NATO didirikan pada tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua. NATO bukan sekadar aliansi militer biasa. Dalam banyak aspek, ini juga merupakan aliansi politik, sebuah institusi yang mencerminkan kepentingan, nilai-nilai dan komitmen bersama."
Demi meredakan ketegangan dengan Washington, banyak pejabat NATO menekankan bahwa para anggota sedang menggenjot pengeluaran pertahanan dan meningkatkan kemandirian demi berbagi beban finansial dengan AS. Di antaranya, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa Jerman, negara anggota NATO dengan perekonomian terbesar di Eropa, akan mencapai target pengeluaran sebesar 3,5% dari PDB untuk pertahanan pada tahun 2029, sesuai dengan persyaratan yang disetujui NATO tahun lalu. Jerman juga berkomitmen untuk meningkatkannya hingga ke tingkat 5% pada tahun-tahun berikutnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Mark Rutte, menegaskan bahwa negara-negara anggota NATO tidak hanya menaikkan anggaran tetapi juga memperkuat koneksi industri pertahanan berskala besar. Di saat yang sama, mereka terus menjunjung tinggi "peran penentu" AS, tidak hanya bagi masa depan NATO tetapi juga bagi stabilitas hubungan internasional di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini.
Tetapkan NATO 3.0
Bahkan jika berhasil mengatasi keretakan akibat konflik Timur Tengah atau perbedaan pendapat terkait pengeluaran pertahanan, AS dan negara-negara sekutu NATO, khususnya para anggota di Eropa, masih harus menyelesaikan tantangan besar lainnya, yaitu membentuk wajah NATO baru di masa depan, yang juga dikenal sebagai NATO 3.0 (setelah era NATO 1.0 pada masa Perang Dingin dan NATO 2.0 sejak pasca-Perang Dingin hingga tahun 2022). Transformasi ini mencakup pembaruan doktrin perang, pengorganisasian sistem, skala persenjataan, hingga standaridasi senjata…
Menurut para pengamat, kekuatan NATO saat ini tidak lagi hanya diukur dari jumlah alat pertahanan atau personel militer. Yang lebih penting, NATO harus menemukan cara untuk beradaptasi guna menghadapi bentuk-bentuk peperangan baru. Hal ini mencakup integrasi kecerdasan buatan (AI) dan alutsista otonom (seperti UAV berbiaya rendah) ke dalam sistem tempur, serta merespons tantangan keamanan non-tradisional (seperti serangan siber skala besar, perlindungan infrastruktur penting, dan membangun ketahanan rantai pasok terhadap sanksi atau blokade ekonomi. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengakui: “Kita perlu jujur satu sama lain. Aliansi ini sedang mengalami transformasi mendalam, mungkin yang terbesar dalam sejarah, untuk membangun NATO 3.0”.
Tantangan terbesar bagi NATO saat ini adalah mendefinisikan prioritas model 3.0 secara jelas. Para ahli militer dan politik berpendapat bahwa NATO 3.0 bertumpu pada beberapa pilar utama, dengan fokus terpenting pada pergeseran kekuatan garis depan. Artinya, Eropa harus lebih otonom, mampu mengambil keputusannya sendiri, dan memimpin dalam masalah keamanan Eropa, sementara AS mundur untuk memberikan dukungan dari belakang. Kanselir Jerman Friedrich Merz memiliki pandangan yang sama: “NATO perlu menjadi lebih bernuansa Eropa agar dapat mempertahankan sifat transatlantiknya. Saya pikir itu cara yang sangat akurat untuk mengungkapkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah berbuat terlalu sedikit untuk keamanan kita sendiri. Sekarang kita berupaya untuk menebusnya.”
Selain penguatan peran Eropa, mempromosikan konektivitas industri pertahanan juga merupakan prioritas utama. Hal ini mengingat fragmentasi industri pertahanan Eropa, yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek besar dan mempersulit integrasi sistem senjata. Namun, sebelum melangkah jauh ke arah NATO 3.0, tantangan utama bagi aliansi ini tetaplah solidaritas internal, tidak hanya dalam hubungan antara AS dan anggota lainnya, tetapi juga dalam mempertahankan dukungan Ukraina serta mengelola dinamika hubungan yang kompleks dengan negara tuan rumah, Turki.
